CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kepala Staf Angkatan Darat Israel Eyal Zamir dikabarkan berselisih terkait rencana operasi militer yang berpotensi memicu konfrontasi dengan Iran menjelang pemilu parlemen Israel pada 27 Oktober.
Laporan Channel 12 Israel pada Minggu (25/10), menyebutkan, Zamir meminta pembahasan terperinci serta otorisasi hukum tertulis dari para pemimpin politik sebelum menjalankan instruksi terkait operasi tersebut. Namun, media itu tidak mengungkapkan sasaran maupun rincian rencana militer yang dimaksud.
Menurut laporan tersebut, kalangan militer khawatir ketegangan dengan Iran dapat dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral menjelang pemungutan suara.
Seorang pejabat keamanan memperingatkan, operasi itu berpotensi berkembang menjadi konfrontasi langsung dengan Iran dan memicu salah perhitungan pada situasi yang sensitif.
Netanyahu membantah adanya perselisihan dengan Zamir. Dalam wawancara dengan Channel 14 Israel pada Minggu, ia menegaskan tidak terjadi konfrontasi dengan pimpinan militer tersebut.
“Tidak ada konfrontasi,” kata Netanyahu.
Channel 12 juga melaporkan bahwa sejumlah pejabat politik Israel membantah tuduhan penggunaan isu Iran untuk kepentingan pemilu.
Dalam wawancara yang sama, Netanyahu mengungkapkan telah memerintahkan badan intelijen Mossad dan militer Israel untuk berupaya menggulingkan pemerintahan Iran.
Meski demikian, Channel 12 tidak memastikan apakah instruksi tersebut berkaitan dengan rencana operasi yang menjadi sorotan.
Netanyahu juga mengeklaim Iran telah melanjutkan kembali program nuklirnya. Ia menggambarkan pemilu mendatang sebagai persoalan yang menyangkut kelangsungan hidup Israel.
Pada Minggu, Netanyahu turut mengunggah gambar hasil kecerdasan buatan (AI) yang memperlihatkan ledakan nuklir di atas Tel Aviv. Gambar tersebut disertai peringatan mengenai kemungkinan Iran memperoleh senjata nuklir.
Pernyataan dan unggahan itu menuai kritik dari pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot dan Yair Golan. Keduanya menuduh Netanyahu menyebarkan ketakutan dan kepanikan menjelang pemungutan suara.
Hingga laporan tersebut diterbitkan, belum ada rincian resmi mengenai operasi militer yang disebut dalam laporan Channel 12 maupun kepastian apakah rencana itu akan dilaksanakan.
Sumber: ANTARA/Anadolu
Komentar (0)