jpnn.com - BANDUNG – Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Nurdin menegaskan bahwa kawasan perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Nurdin dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 yang diselenggarakan BNPP RI di Hotel Travello, Bandung, Kamis (30/7/2026).
BACA JUGA: Perkuat Konektivitas Perbatasan, BNPP & DPRD Kaltara Bahas Percepatan Pembangunan Jalan Krayan
Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menyelaraskan kebijakan, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memastikan pembangunan kawasan perbatasan berlangsung secara terintegrasi dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Pelantikan Pejabat Baru BNPP RI Memperkuat Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Perbatasan
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026 yang diselenggarakan BNPP RI di Hotel Travello, Bandung, Kamis (30/7/2026). Foto: Humas BNPP RI
“Perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia,” ujar Nurdin.
BACA JUGA: Mendagri: Komisi II DPR Mendorong BNPP Punya Kewenangan Imperatif Urus Perbatasan
Dia menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan integrated border management dengan memperkuat Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Kawasan Perbatasan Prioritas (KPP), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat pelayanan publik, simpul konektivitas, dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Nurdin, keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan sangat ditentukan oleh kuatnya koordinasi antaranggota BNPP RI sehingga setiap program dapat berjalan selaras, saling mendukung, dan menghasilkan kawasan perbatasan yang maju, aman, serta berdaya saing.
Sementara itu, mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP 2027–2029 difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan lintas kementerian dan lembaga guna mengoptimalkan pengembangan potensi kawasan perbatasan.
Ia menjelaskan bahwa sinkronisasi tersebut diperkuat melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP).
Hasilnya menunjukkan peningkatan nilai IPKP dari 0,552 pada 2025 menjadi 0,58 pada 2026, dengan target mencapai 0,72 pada 2029 sebagai indikator meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan perbatasan.
“Potensi kawasan perbatasan tidak akan berkembang tanpa dukungan pasar, konektivitas, dan sistem logistik yang memadai. Karena itu, pengembangan kawasan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan tata ruang, investasi, dan kerja sama lintas sektor maupun dengan negara tetangga,” kata Ismawan.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Harris Fadhly, mewakili Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di 299 kecamatan perbatasan dilaksanakan melalui kolaborasi 15 kementerian/lembaga dan satu kementerian koordinator untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pelaksanaan Rencana Aksi tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga harus memastikan progres fisik setiap kegiatan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemantauan, evaluasi, serta pemutakhiran data harus terus dilakukan secara berkala,” terang Harris.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap program terlaksana tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Diketahui, forum koordinasi tersebut dibuka oleh Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, serta dihadiri para Kepala Biro, Asisten Deputi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI, dan perwakilan kementerian/lembaga anggota BNPP RI.
Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengawal pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026.
Sinergi yang semakin erat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kawasan perbatasan yang maju, terintegrasi, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
Komentar (0)