JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dirinya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penambahan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) ke 490 pemerintah daerah (pemda).
Rencana penambahan ini dilakukan untuk belanja aparatur sipil negara, mengingat banyak pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai.
Kesulitan tersebut merupakan imbas dari pemotongan TKD.
"Itu sudah dihitung kebutuhannya berapa kira-kira, menunggu anggaran Bapak Presiden. Nanti, nanti kita belum, belum dihitung. Belum detail apa, belum bisa diumumkan. Tunggu petunjuk Bapak Presiden dulu," kata Purbaya, di Istana, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Baca juga: Purbaya Ungkap Prabowo Naikkan Tukin Kemhan-TNI sejak Tahun Lalu, Baru Dieksekusi 2026
Hanya saja, Purbaya tidak membeberkan berapa nominal tambahan dana yang akan diberikan kepada pemda-pemda.
"Jumlah hitungannya seharusnya cukuplah buat daerah-daerah. Tapi, saya tunggu petunjuk Presiden," ucap dia.
Purbaya menegaskan bahwa jumlah pemda yang menerima tambahan dana juga masih dihitung.
Dia berjanji akan menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait penambahan anggaran ke daerah ini.
"Saya ngomong segitu ya (490 pemda)? Ya sekitar gitulah. Ini masih harus didiskusikan dulu, baru dihitung di atas kertas corat-coretan. Nanti saya menghadap Bapak Presiden. Kalau beliau setuju kita umumin, kalau enggak, ini kan keputusan Bapak Presiden semua ya. Jadi, saya menunggu petunjuk Bapak Presiden," imbuh Purbaya.
Baca juga: Purbaya Isyaratkan Pemisahan Anggaran MBG dari Pendidikan Baru Dilakukan pada 2028
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan efisiensi anggaran agar dapat membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Tito mengatakan, pemerintah akan turun tangan membantu pemda yang sulit membayar PPPK, asalkan pemda telah melakukan efisiensi anggaran dan memang memiliki kapasitas fiskal yang terbatas.
"Jadi, pertama, kita mendata daerah-daerah mana yang kira-kira kapasitas fiskalnya memang agak sulit, ya. Yang kita minta daerah-daerah melakukan efisiensi dulu," ujar Tito di Gedung DPR RI, Kamis (9/7/2026).
Menurut Mantan Kapolri itu, banyak kepala daerah, terutama yang baru menjabat, belum memahami secara perinci kondisi keuangan daerah.
Baca juga: Panda Bond RI Dapat Rating AAA, Purbaya: Ada yang Bilang Saya Bohong
Akibatnya, mereka hanya menerima laporan dari jajaran di bawahnya tanpa mengecek langsung apakah masih terdapat pos anggaran yang dapat dihemat.
Oleh karena itu, Kemendagri meminta seluruh daerah mengutamakan efisiensi belanja sebelum menyatakan tidak mampu membayar gaji PPPK.
"Jangan langsung terima laporan dari bawahan: 'Pak, uang kita enggak cukup, gini gini gini.' Nanti dulu," ujar Tito.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)