Kehadiran PFII Dinilai Buka Peluang Diversifikasi Ekonomi Bali di Luar Pariwisata

Pantau - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menilai kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dengan Bali sebagai salah satu lokasi membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata di luar sektor pariwisata.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali yang diterima di Denpasar, Jumat.

Juda Agung mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Bali untuk berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kalangan akademisi guna mendukung pelaksanaan kawasan strategis PFII.

Ajakan itu disampaikan saat menghadiri Townhall Meeting "Kemenkeu Satu Bali" di Aula Balai Diklat Keuangan Denpasar pada Kamis (30/7).

Juda Agung mengungkapkan, "optimistis terhadap prospek perekonomian Bali yang akan semakin beragam seiring upaya pemerintah memperkuat diversifikasi ekonomi daerah di luar sektor pariwisata."

Pemerintah menegaskan pembentukan PFII merupakan langkah strategis untuk membangun arsitektur baru sektor keuangan nasional.

Pembentukan PFII bertujuan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Pemerintah juga menegaskan pengembangan PFII tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang PFII menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Jakarta pada Selasa (21/7).

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk membangun pusat finansial internasional.

Kehadiran landasan hukum itu diharapkan mampu menarik investasi berkualitas ke Indonesia.

PFII juga diharapkan memperkuat sektor jasa keuangan nasional.

PFII ditargetkan memperluas pembiayaan pembangunan nasional.

PFII diharapkan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.

Dalam kesempatan yang sama, Juda Agung mengapresiasi capaian berbagai program prioritas yang didanai APBN.

Program prioritas yang mendapat apresiasi antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.

Secara nasional, jumlah penerima manfaat program MBG saat ini mencapai 63 juta jiwa setelah pemerintah melakukan penyempurnaan data secara cermat.

Target awal penerima manfaat MBG sebelumnya mencapai 82,9 juta jiwa.

Penyesuaian data dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran.

Berdasarkan data Kanwil DJPb Bali periode Januari–Juni 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah berdiri di Bali mencapai 277 unit atau 55,73 persen dari target 497 unit.

Jumlah petugas yang terlibat dalam operasional SPPG di Bali mencapai 12.503 orang.

Jumlah penerima manfaat MBG di Bali mencapai 618.390 orang.

Penerima manfaat MBG di Bali meliputi pelajar taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, dan balita.

Di sisi lain, Juda Agung menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Ia menegaskan semangat "toleransi nol terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)."

Juda Agung juga mendorong percepatan transformasi digital sebagai bentuk pelayanan publik yang terus berinovasi.