PT Asiatrust Technovima Qualiti (ATQ) meluncurkan sistem Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI). Sebagai salah satu surveyor yang mendapat penugasan dari Kemendag, PT ATQ bertugas memperketat pengawasan barang yang masuk ke Indonesia.
Pemeriksaan VPTI tersebut meliputi tujuh komoditas, yakni besi baja, elektronik, makanan dan minuman, mainan anak-anak, plastik hilir, hortikultura, dan kosmetik.
Direktur Utama ATQ, Gundawa mengatakan pihaknya tak hanya memeriksa kualitas barang, tetapi juga mencakup kuantitas dan kesesuaian spesifikasi barang yang akan masuk ke Indonesia.
“Semua barang-barang yang akan masuk ke Indonesia itu harus sesuai dengan syarat baik dari quality, quantity, dan memang itu barang-barang yang termonitor oleh negara," kata Gundawa saat ditemui dalam acara launching sistem VPTI di kantor pusat PT ATQ, Gedung T Tower, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (31/7).
Gundawa mengatakan, pemeriksaan tersebut juga dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya penggelembungan volume maupun penurunan spesifikasi barang impor.
“Tidak ada istilahnya itu penggelembungan volume, penurunan spek, dan lain-lain, sehingga dipastikan masuk ke Indonesia itu adalah sesuai dengan speknya,” ucap Gundawa.
Gundawa memastikan seluruh proses inspeksi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disetujui atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
"Betul, karena kita memang inspection company yang sudah tersertifikasi, terstandardisasi secara internasional melalui Komite Akreditasi Nasional, sehingga yang kita lakukan semua inspeksi itu harus mengacu kepada SOP yang telah disetujui atau telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional," tutur Gundawa.
Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, menjelaskan fungsi VPTI untuk memberikan jaminan barang impor yang masuk Indonesia telah memenuhi standar teknis dan kualitas sebagaimana dipersyaratkan oleh pemerintah.
“VPTI ini tadi, untuk memberikan jaminan bahwa barang impor yang masuk ke Indonesia itu memang sudah memenuhi standar teknis dan kualitas atau mutu yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan di Indonesia," jelas Tommy.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan barang impor tidak membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia, serta menjaga keamanan tumbuhan dan lingkungan. Karena itu, pemerintah menugaskan institusi yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi terhadap barang impor.
“Nah pemerintah kan menugaskan ya institusi yang memiliki kompetensi. Nah makanya menunjuk surveyor yang kompeten, dia sudah terakreditasi ya, ada akreditasinya," ujar Tommy.
Tommy mengatakan sistem yang dibangun ATQ juga harus terintegrasi dengan sistem perdagangan serta sistem milik Bea Cukai.
"Karena sudah mendapat penugasan dari pemerintah dan harus ada sistem yang dia bangun ya, harus ada sistem yang terintegrasi dengan sistem perdagangan dan sistem yang dibangun oleh Bea Cukai, nah ini mereka sekarang sudah launching sistem itu dan sudah bisa operasional," tutur Tommy.
Ia menjelaskan kinerja surveyor mengacu pada parameter yang harus diuji sesuai ketentuan pemerintah. Parameter tersebut dapat berasal dari berbagai regulasi sesuai jenis barang yang diperiksa.
“Jadi surveyor mengacu kepada, kinerja surveyor itu mengacu kepada parameter yang harus dia uji itu sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan," katanya.
Ketentuan tersebut juga dapat berkaitan dengan regulasi kementerian atau lembaga lain. Misalnya, produk makanan dapat mengacu pada ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sementara barang yang diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) harus memenuhi persyaratan SNI.
Tommy menegaskan, barang yang tidak memenuhi persyaratan teknis tidak dapat masuk ke Indonesia.
“Pada saat sudah semuanya terpenuhi misalnya diwajibkan ya sudah bisa masuk. Tapi kalau salah satu tidak terpenuhi dia tidak bisa, tidak akan bisa masuk," tegasnya.
Komentar (0)