Pemerintahan Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) sedang mengkaji kemungkinan menetapkan penarikan biaya 100.000 dolar AS atau sekitar Rp1,8 miliar bagi setiap mahasiswa asing yang ingin menetap dan bekerja di AS, setelah menyelesaikan pendidikannya.
Mengutip laporan The Wall Street Journal (WSJ), Kamis (30/7/2026), rencana itu masih dibahas di tingkat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Karena itu, belum jelas apakah Gedung Putih akan menyetujui kebijakan tersebut.
Belum jelas pula apakah biaya tersebut nantinya harus dibayar langsung oleh mahasiswa asing atau oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka di AS.
Jika diterapkan, biaya itu akan dipungut melalui program Optional Practical Training (OPT). Program itu, selama ini memungkinkan mahasiswa asing lulusan kampus-kampus di AS bekerja menggunakan visa pelajar hingga tiga tahun setelah lulus.
WSJ juga melaporkan, sebanyak 419.000 mahasiswa asing bekerja di AS melalui program OPT pada 2024.
Rencana kebijakan tersebut diperkirakan berdampak signifikan terhadap kampus-kampus di AS yang selama ini mengandalkan mahasiswa asing sebagai salah satu sumber pemasukan.
Dampaknya juga bisa dirasakan perusahaan-perusahaan di Silicon Valley dan Wall Street yang banyak merekrut lulusan asing, terutama untuk posisi terkait teknologi.
Sebelumnya pada awal bulan ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan otoritas setempat akan menerapkan pembatasan masa berlaku visa untuk jurnalis asing, mahasiswa, dan peserta program pertukaran.
Sementara pada bulan lalu, The Washington Post melaporkan sejumlah kampus di AS mulai menghadapi tekanan keuangan akibat menurunnya jumlah mahasiswa internasional. Penurunan itu disebut terjadi seiring semakin ketatnya kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Trump.(bil/ipg)
Komentar (0)