JAKARTA, KOMPAS – Puncak musim kemarau 2026 diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September dengan kondisi yang lebih kering dari normal di sebagian besar wilayah Indonesia. Pada saat yang sama, titik-titik panas mulai bermunculan di sejumlah provinsi sehingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan, hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 zona musim yang mencakup 54,5 persen luasan daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara 77 zona musim yang mencakup 11,8 persen luas daratan Indonesia masih mengalami musim hujan.
“Sebanyak 113 zona musim yang mencakup 33,7 persen luas daratan Indonesia memiliki satu musim atau yang kita sebut sebagai tipe satu musim,” ujarnya saat konferensi pers terkait perkembangan musim kemarau dan penguatan operasi modifikasi cuaca sebagai antisipasi dampak El Nino di Kantor BMKG, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Risiko karhutla diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
Puncak musim kemarau 2026 diprediksi umumnya terjadi pada Agustus dan mencakup 48,84 persen wilayah daratan Indonesia. Sementara itu, sebanyak 25,41 persen wilayah daratan Indonesia diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada September.
BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal. Sebanyak 437 zona musim atau sekitar 48,77 persen wilayah daratan Indonesia diprediksi mengalami durasi musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya.
Meski demikian, memasuki Oktober hingga November 2026, curah hujan dengan kategori tinggi diperkirakan mulai muncul di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menandai dimulainya peningkatan potensi hujan di beberapa daerah setelah puncak musim kemarau.
Di sisi lain, hingga 29 Juli 2026, BMKG mencatat sebanyak 5.019 titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah seperti di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai menjelang puncak musim kemarau pada Agustus hingga September karena menjadi indikasi awal meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
BMKG juga menyoroti terkait peningkatan titik panas di Kalbar selama musim kemarau 2026 yang diikuti dengan meningkatnya potensi karhutla. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya konsentrasi sebaran partikulat kabut asap di wilayah tersebut.
“Risiko karhutla diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah terdampak meluas di Sumatera dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan,” kata Faisal.
Selain itu, risiko karhutla di Sulawesi juga diperkirakan sedikit meningkat pada September hingga Oktober dan berangsur menurun pada Oktober hingga November 2026. Periode Juli hingga akhir September 2026 menjadi fase paling kritis sehingga intensifikasi pemantauan dan pengawasan di wilayah-wilayah rawan perlu dilakukan untuk mencegah eskalasi titik api.
Saat ini, BMKG tengah melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mendukung upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan, khususnya di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Operasi tersebut didukung pendanaan dari Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hingga 29 Juli 2026, OMC telah dilaksanakan di Posko Aceh dan Palembang serta masih berlangsung di Posko Pekanbaru dan Palangkaraya. Di Aceh, OMC berlangsung pada 20–26 Juli 2026 dengan tujuh sorti penerbangan yang menghasilkan estimasi volume curah hujan sekitar 30,74 juta meter kubik di wilayah sasaran Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya.
Sementara itu, operasi di Palembang berlangsung pada 19–30 Juli 2026 dengan 17 sorti penerbangan dan menghasilkan sekitar 14,46 juta meter kubik curah hujan. Adapun operasi di Pekanbaru dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli–4 Agustus 2026, sedangkan di Palangkaraya pada 27 Juli–2 Agustus 2026.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menjelaskan, pelaksanaan operasi OMC didasarkan pada dua pertimbangan yakni kebutuhan untuk meningkatkan curah hujan sebagai bagian dari mitigasi karhutla serta ketersediaan potensi awan di wilayah sasaran.
“Jadi, kami tidak bisa menciptakan awan, tetapi ketika terdapat awan yang berpotensi, kami melakukan operasi modifikasi cuaca. Upaya ini terbukti sangat efektif karena mampu menghasilkan jutaan meter kubik air hujan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya karhutla, bahkan membantu memadamkan api yang sudah muncul,” tuturnya.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengimbau berbagai sektor untuk menyiapkan langkah-langkah adaptasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dari kondisi normal. Upaya tersebut diperlukan agar dampak kekeringan maupun potensi karhutla dapat ditekan sejak dini.
Di sektor pangan, Ardhasena mendorong penyesuaian jadwal tanam serta penggunaan varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan terhadap kekeringan, dan memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Pada sektor sumber daya air, pemerintah perlu memastikan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta menjamin ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, di sektor energi, kapasitas bendungan untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA) juga perlu dipastikan tetap memadai. Sektor lingkungan dan kesehatan juga perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara yang berpotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Kemudian di sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan harus ditingkatkan. Adapun di sektor perikanan dan tambak garam, musim kemarau yang lebih kering dapat dimanfaatkan dengan mengoptimalkan fenomena upwelling untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan serta mendorong peningkatan produksi garam.
Komentar (0)