Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad mengungkapkan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sebesar Rp 14,997 triliun membuat penyusunan anggaran di Jakarta semakin berat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ramly di hadapan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, anggota DPR RI dan DPD Dapil DKI Jakarta dalam acara silaturahmi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026). Dia menyebut besarnya pemotongan DBH berdampak langsung pada pembahasan anggaran di DPRD DKI karena Pemprov DKI harus menentukan kembali program-program yang menjadi prioritas.
Advertisement
“Bersamaan anggaran dipotong Rp 14,997 triliun. Cukup besar sehingga merepotkan bagi teman-teman Dewan mulai menyusun apa sebenarnya yang harus dipotong,” kata Ramly.
Menurut dia, kendati pemerintah pusat telah menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipangkas, kebutuhan di lapangan masih sangat besar. Salah satunya, kata Ramly, masih ada sekitar 61 ribu siswa di Jakarta yang belum tertampung dalam program sekolah gratis.
“Jakarta ini yang lulus sama pagu yang dipersiapkan tidak berimbang, masih 61.000 siswa Jakarta yang tidak dapat sekolah gratis,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD sebelumnya telah menambah jumlah sekolah gratis secara bertahap. Pada 2025 terdapat 40 sekolah gratis, sedangkan pada 2026 DPRD mengusulkan penambahan menjadi 258 sekolah. Namun, yang akhirnya disetujui hanya 103 sekolah karena anggaran terbatas.
“2026 muncul lagi usulan 258 sekolah gratis, tapi ternyata yang disetujui adalah 103, masih kurang 150-an lagi. Kita kejar terus tapi anggaran sudah dipotong,” ucap Ramly.
Komentar (0)