Pemerintah menjamin ketersediaan stok pangan saat Lebaran Idulfitri 2026 ada dalam kondisi aman. Bagi oknum yang memainkan harga pangan, pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas.
Saat ini, jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton. Angka tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah berbagai dinamika yang berkembang.
"Untuk stok beras per hari ini sudah 4,2 juta ton beras. Jadi, saya juga menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dikutip Kamis (18/3).
Selain beras, jumlah stok daging sapi juga ada dalam kondisi yang cukup. Saat ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengeklaim stok daging sapi nasional mencapai 3 kali lipat dari kebutuhan masyarakat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menuturkan tidak hanya untuk kebutuhan hingga Idulfitri, stok secara nasional mencukupi untuk kebutuhan konsumsi sampai sesudah Hari Raya Lebaran.
"Secara nasional stok kita sangat sangat sangat aman. Tiga kali sangat aman," kata Ketut
Adapun proyeksi Bapanas menunjukkan ketersediaan daging ruminansia (sapi, kerbau, kambing) secara nasional sampai Maret ini dapat mencapai 226 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi daging sapi/kerbau secara nasional pada Maret diperkirakan berkisar di 65,8 ribu ton.
Hal itu mengacu pada Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi/Kerbau per Maret yang menunjukkan angka total ketersediaan daging ruminansia untuk Maret ini dapat mencapai 226 ribu ton.
Pasokan tersebut berasal dari produksi sapi/kerbau lokal 143,8 ekor atau setara dengan 28,2 ribu ton. Sisanya merupakan hasil pemotongan sapi/kerbau bakalan dan realisasi impor yang total keduanya dapat mencapai 29,2 ribu ton serta stok awal Maret yang 168,6 ribu ton.
Tindak Oknum yang Mainkan Harga PanganPada saat musim lebaran Idulfitri, pemerintah juga akan menindak tegas oknum yang melakukan permainan harga komoditas pangan strategis jelang Lebaran. Izin usaha bisa dicabut.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga mengatakan jika ditemukan unsur pidana, ia tak menutup kemungkinan pengusutan secara pidana bisa dilakukan.
"Kadang-kadang orang menimbun, apa pun itu ancamannya ancaman administratif bisa dicabut izin usahanya atau manakala ada unsur kesengajaan dan ditemukan unsur pidana. Mohon maaf kami tidak bisa tidak bisa mengatakan tidak untuk tidak diusut secara pidana,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan monitoring akan selalu dilakukan pemerintah. Sebagai contoh, monitoring akan dilakukan dengan cara penelusuran jejak atau tracing. Nantinya jika ada indikasi harga yang tidak sesuai ketentuan, penelusuran bisa dilakukan mulai dari pihak rumah potong hewan (RPH) atau slaughterhouse sampai pihak penggemukan sapi.
“Jadi kalau daging itu slaughterhouse-nya di mana, kemudian penggemukan sapi nya di mana itu kita kita ikuti dari hulunya, 1 kg Rp 54.000 ya, Rp 54.000 di penggemukan itu kita ikuti dari situ sehingga kita bisa telusuri manakala ada harga kok di atas HET, di atas ketentuan, maka trace-nya ketahuan siapa yang menaikkan harga yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi ketahuan apakah itu daging, telur juga sama, daging ayam juga sama,” kata Sudaryono.
Proses monitoring dan penindakan nantinya akan dilakukan dengan koordinasi oleh Satgas Pangan Gabungan dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, termasuk dari Bareskrim Mabes Polri.
