Pantau - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengimbau masyarakat dan wisatawan tidak memasuki radius tiga kilometer dari Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, berdasarkan hasil pemantauan aktivitas terbaru.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul status aktivitas Gunung Awu yang masih berada pada Level II atau Waspada.
Aktivitas Vulkanik Masih FluktuatifPelaksana Tugas Badan Geologi Lana Sario menyatakan status Gunung Awu masih perlu diwaspadai.
"Tingkat aktivitas Gunung Awu Level II Waspada," ungkapnya.
Laporan aktivitas tersebut mencakup periode 16 hingga 28 Februari 2026.
Berdasarkan pengamatan instrumental, tercatat 162 gempa vulkanik dangkal dengan rata-rata 12 kejadian per hari.
Selain itu, terdapat tiga gempa vulkanik dalam dan 280 gempa tektonik jauh.
Meski terjadi sedikit penurunan dari rata-rata sebelumnya 14 menjadi 12 kejadian per hari, jumlah gempa dangkal masih berada di atas normal.
Tidak terdeteksi adanya rangkaian gempa beruntun atau spasmodic burst dalam periode pengamatan.
Potensi Bahaya dan Imbauan kepada MasyarakatAktivitas gempa yang masih tinggi mengindikasikan proses magmatik dan akumulasi tekanan masih berlangsung di kedalaman dangkal.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan retakan atau pelepasan tekanan pada batuan dekat permukaan.
Secara visual dan instrumental, aktivitas magma Gunung Awu masih aktif meskipun bersifat fluktuatif.
Potensi peningkatan aktivitas seperti swarm gempa vulkanik dan gempa Low Frequency masih mungkin terjadi.
Potensi bahaya yang dapat muncul meliputi erupsi magmatik dengan lontaran material pijar dan aliran piroklastik.
Selain itu, terdapat kemungkinan erupsi efusif yang menghasilkan aliran lava serta erupsi freatik yang didominasi uap dan gas gunung api.
Masyarakat diminta mematuhi rekomendasi resmi dari Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta tidak terpancing informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Warga juga diimbau mengikuti arahan instansi terkait seperti BNPB, BMKG, pemerintah daerah, dan kementerian terkait dalam menghadapi potensi aktivitas lanjutan.
