KETEGANGAN menyelimuti Capitol Hill setelah sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat memutuskan untuk walk out (keluar) dari pengarahan tertutup bersama Jaksa Agung Pam Bondi dan Wakil Jaksa Agung Todd Blanche, Rabu (18/3/2026). Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan mendalam atas jawaban Departemen Kehakiman (DOJ) terkait penanganan dokumen investigasi Jeffrey Epstein.
Anggota DPR Robert Garcia, petinggi Demokrat di Komite Pengawas DPR, mengecam keras jalannya pengarahan tersebut. Ia menyebut insiden itu sebagai bentuk "penghinaan total terhadap proses hukum" dan menyatakan bahwa rakyat Amerika seharusnya merasa geram.
"Ini keterlaluan, membuat gusar, dan memperpanjang upaya penutupan berkas-berkas Epstein oleh Gedung Putih," ujar Garcia setelah meninggalkan ruangan.
Baca juga : DPR AS Panggil Paksa Jaksa Agung Pam Bondi Terkait Berkas Epstein
Desakan Kesaksian di Bawah SumpahPerselisihan utama berpusat pada penolakan Pam Bondi untuk berkomitmen hadir dalam deposisi bulan depan, meskipun ia telah menerima subpoena (panggilan paksa). Garcia menegaskan pengarahan tertutup ini tidak bisa menggantikan kesaksian resmi di bawah sumpah yang harus direkam dan ditranskrip untuk publik.
Situasi semakin memanas ketika Anggota DPR Summer Lee melaporkan perlakuan kasar dari Ketua Komite Pengawas, James Comer (Republik). Lee mengaku bertanya apakah Comer akan memaksa Bondi mematuhi subpoena tersebut, namun ia justru mendapatkan jawaban yang tidak pantas.
"Bukannya menjawab secara dewasa, dia (Comer) mengatakan saya sedang 'mengomel' (b-tching). Sekali lagi, itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan jika kita beroperasi di bawah aturan komite ini," ungkap Lee. Hingga berita ini diturunkan, pihak Comer belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.
Baca juga : Komite Kongres AS Panggil Paksa Jaksa Agung Pam Bondi Terkait Skandal Jeffrey Epstein
Saling Tarik Ulur Transparansi DokumenSebelumnya, James Comer mengumumkan pengarahan ini sebagai bagian dari penyelidikan kemungkinan salah urus pemerintah federal dalam kasus Epstein dan Ghislaine Maxwell. Meskipun undang-undang baru telah mewajibkan DOJ untuk merilis semua dokumen terkait Epstein, banyak anggota parlemen merasa dokumen yang diberikan terlalu banyak disensor (redaksi).
Di sisi lain, pejabat senior Departemen Kehakiman bersikeras bahwa tenggat waktu yang ketat membuat mereka sulit meninjau jutaan dokumen secara sempurna. Wakil Jaksa Agung Todd Blanche membantah keras tuduhan bahwa pihaknya mengabaikan para korban.
"Anggapan bahwa Departemen Kehakiman 'mengabaikan korban Epstein' adalah sepenuhnya salah," tegas Blanche. Ia menyatakan bahwa jaksa siap menyelidiki atau mendakwa siapa pun yang terlibat jika bukti-bukti baru ditemukan.
Konflik antara DOJ dan koalisi lintas partai di Capitol Hill mengenai transparansi file investigasi ini telah berlangsung sejak awal masa jabatan administrasi Trump, dan tampaknya masih jauh dari kata sepakat. (CNN/Z-2)
