Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menguji stabilitas energi global. Ancaman gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz bukan sekadar isu geopolitik, tetapi berpotensi menjadi shock energi global yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Sekitar 20 juta barel minyak per hari-atau hampir 20% perdagangan minyak global-melewati jalur ini. Gangguan pada jalur ini akan langsung memicu lonjakan harga energi global.
Dalam simulasi sejumlah lembaga energi internasional, jika pasokan dari kawasan Teluk berkurang signifikan, harga minyak berpotensi melonjak hingga US$150 per barel. Jika skenario ini terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara pengimpor energi, tetapi juga akan mengguncang stabilitas fiskal, inflasi, dan daya saing industri secara global.
Dunia Bergerak Cepat Menghadapi Krisis Energi
Berbagai negara sudah mulai mengambil langkah antisipatif.
Filipina bahkan menerapkan kebijakan kerja empat hari bagi sebagian aparatur pemerintah untuk menekan konsumsi energi dan biaya operasional negara. Thailand menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN serta pembatasan penggunaan energi di kantor pemerintah, termasuk pengaturan penggunaan AC, lift, hingga lampu gedung. Vietnam juga mendorong pembatasan perjalanan serta imbauan penghematan BBM untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik. 
Negara-negara maju mengambil langkah lebih strategis. Jepang menyiagakan cadangan minyak nasional untuk kemungkinan pelepasan stok ke pasar domestik. Korea Selatan bahkan mempertimbangkan pembatasan harga BBM untuk menahan dampak lonjakan harga energi global.
Sementara itu negara-negara G7 melalui International Energy Agency (IEA) mulai membahas kemungkinan pelepasan cadangan minyak darurat untuk menstabilkan pasar energi dunia. 
Langkah-langkah ini menunjukkan satu fakta penting: negara-negara besar tidak menunggu krisis terjadi, tetapi bersiap sejak dini.
Risiko Besar bagi Indonesia
Bagi Indonesia, risiko krisis energi global jauh lebih serius karena struktur energi nasional masih sangat bergantung pada impor. Saat ini konsumsi minyak Indonesia berada di kisaran 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak nasional hanya sekitar 580 ribu barel per hari hingga 600 ribu barel per hari. Artinya lebih dari 60% kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor.
Ketergantungan impor ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga energi global. Jika harga minyak dunia naik dari asumsi APBN US$82 per barel menjadi US$120 per barel, maka beban fiskal Indonesia dapat meningkat signifikan melalui:
• Kenaikan subsidi energi
• Kenaikan kompensasi BBM
• Tekanan terhadap defisit APBN
• Tekanan terhadap nilai tukar rupiah
Dalam pengalaman krisis energi sebelumnya, setiap kenaikan US$10 per barel harga minyak dunia dapat menambah beban fiskal hingga Rp15 triliun hingga Rp 20 triliun dalam bentuk subsidi dan kompensasi energi.
Jika harga minyak melonjak ke US$120 per barel hingga US$ 150 per barel, maka tekanan terhadap APBN bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Ini belum termasuk dampak terhadap inflasi, biaya logistik, serta harga pangan.
Dampak Langsung terhadap Dunia Usaha
Kenaikan harga energi hampir selalu diikuti oleh kenaikan biaya produksi industri. Energi merupakan komponen biaya utama dalam sektor:
• Manufaktur
• Transportasi dan logistik
• Industri makanan dan minuman
• Sektor pertanian
• Sektor perikanan
Contoh nyata terlihat di India ketika krisis energi memaksa pemerintah melakukan pemangkasan pasokan gas industri hingga sekitar 50% untuk memprioritaskan kebutuhan rumah tangga. Kebijakan ini langsung mengganggu produksi industri dan memicu kenaikan biaya operasional sektor usaha. Dalam kondisi global yang sudah penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik, kenaikan biaya energi berpotensi memicu gelombang tekanan baru terhadap dunia usaha.
Langkah Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah mitigasi jangka pendek. Di antaranya dengan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, mempercepat penyediaan stok crude oil, BBM dan LPG, serta mendorong BUMN energi seperti Pertamina untuk memperkuat strategi pengamanan pasokan energi nasional.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan crude oil domestik untuk kebutuhan dalam negeri serta menata sisi permintaan energi, termasuk normalisasi konsumsi LPG subsidi agar distribusinya lebih tepat sasaran. Namun langkah jangka pendek saja tidak cukup.
Momentum Membangun Ketahanan Energi
Krisis Hormuz harus menjadi alarm keras bagi Indonesia untuk mempercepat agenda ketahanan energi nasional. Ada beberapa langkah strategis yang perlu menjadi prioritas.
Pertama, mempercepat peningkatan produksi migas nasional melalui percepatan eksplorasi dan pengembangan lapangan baru. Kedua, membangun strategic petroleum reserve nasional seperti yang dimiliki negara-negara maju.
Ketiga, memperkuat diversifikasi energi melalui gas bumi, biofuel, serta energi baru terbarukan. Keempat, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun ekosistem energi yang lebih tangguh.
Energi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia
Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak pasti, energi bukan lagi sekadar komoditas ekonomi. Energi adalah fondasi stabilitas ekonomi, daya saing industri, dan kedaulatan nasional.
Krisis Hormuz mengingatkan kita bahwa ketahanan energi bukan hanya isu sektor energi semata. Ia adalah isu strategis yang menentukan masa depan ekonomi Indonesia.
Jika Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat reformasi sektor energi, maka krisis ini justru dapat menjadi titik balik menuju kemandirian energi nasional.
Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang bebas dari krisis-melainkan negara yang siap menghadapinya.
(miq/miq) Add as a preferred
source on Google
