Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait penyimpanan minyak di dalam negeri.
Pembangunan fasilitas itu akan segera dilakukan untuk memperkuat ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik yang tengah terjadi secara global, termasuk perang di Timur Tengah yang terus meluas.
"Saya udah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden memberikan arahan agar segera bangun. Supaya apa? Ini kan kita butuh survival. Kalau kita bicara survival, kita harus mampu betul-betul melihat inti masalah dan segera menyelesaikannya. Kalau enggak kita tergantung terus," ujar Bahlil ditemui di Kementerian ESDM, pada Kamis (5/3) lalu.
Bahlil menjelaskan investasi pembangunan fasilitas telah tersedia, dan investor siap mendukungnya. Tangki yang dibangun akan diperuntukkan bagi penyimpanan minyak mentah (crude oil).
Dengan ketersediaan cadangan minyak mentah, maka proses pengolahan menjadi BBM bisa dilakukan melalui kilang yang tersedia.
"Kalau memang itu dibutuhkan untuk kita bangun untuk BBM jadinya, itu kan di kilang sebenarnya. Tinggal kita meminta kepada kilang-kilang Pertamina menambah tangki-tangkinya," kata Bahlil.
Pada 12 Maret 2026 lalu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengungkapkan pihaknya akan menggandeng pihak swasta dalam pembangunan tersebut di Sumatera. Cara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional mencapai tiga bulan.
- Harga Batu Bara Ambruk Lagi, Gara-Gara China
- Profil Ali Larijani, Tokoh Penting Strategi Perang dan Nuklir Iran
- Ini 16 Petinggi Militer Iran Tewas Dibunuh Israel-AS, Terbaru Larijani
"Kemarin sudah disebutkan di wilayah Sumatera. Kemudian untuk proses pembangunannya tentu tidak dibatasi hanya oleh Pertamina tapi juga bisa oleh pelaku-pelaku usaha yang lain," kata Laode.
Skema keterlibatan swasta dalam pembangunan fasilitas energi bukanlah hal yang baru. Beberapa fasilitas penyimpanan minyak diketahui juga melibatkan pihak lain di luar Pertamina.
"Ini sudah disampaikan bahwa karena kita masih sampai saat ini yang tersedia itu sampai dengan 23 hari maka kita akan membangun tambahan sampai dengan 90 hari ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Seperti itu," ujarnya.
Bahlil sempat mengatakan kapasitas penyimpanan minyak nasional baru bisa menopang kebutuhan 20-25 hari. Pembangunan fasilitas penyimpanan itu agar Indonesia memiliki ruang yang cukup dalam menampung minyak dalam jumlah besar.
Terkait feasibility study untuk proyek tersebut tengah berjalan. Ditargetkan dapat berjalan mulai tahun ini.
"Storage kita harus dibangun dulu. Untuk minimal 3 bulan. Kalau impor banyak mau taruh di mana? Emang faktanya begitu bukan salah siapa-siapa," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, pada Senin (9/3) lalu.
Rencana Pembangunan Oil StorageSebelumnya pemerintahan Prabowo telah berencana membangun kilang dan tangki penyimpanan minyak (oil storage) di berbagai wilayah. Proyek pembangunan tersebar di 18 wilayah yakni Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak.
Rencana ini setelah 18 dokumen pra feasibility study (pra-FS) terkait proyek hilirisasi dari Tim Satgas Hilirisasi yang dipimpin Bahlil diberikan kepada Rosan Roeslani selaku CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara).
Proyek ini berdasarkan paparan Kemneterian ESDM masuk dalam daftar prioritas dan ketahanan energi nasional dengan investasi Rp 232 triliun. Ini terdiri dari proyek kilang senilai Rp 160 triliun yang akan menterap 44 ribu tenaga kerja, serta proyek tangki minyak Rp 72 triliun untuk 6.960 tenaga kerja.
(fab/fab) Add as a preferred
source on Google
