Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan signifikan dalam penggunaan sistem pembayaran QRIS selama Februari 2026. Kenaikan transaksi tercatat mencapai 133,20 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa aktivitas ekonomi dan keuangan digital secara umum tetap berada pada tren tinggi. Volume transaksi pembayaran digital secara keseluruhan menyentuh angka 4,67 miliar transaksi atau tumbuh 40,35 persen.
"Transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 133,20 persen (yoy)," ujar Perry dalam konferensi pers pada Selasa (17/3/2026). Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi jumlah pengguna serta merchant yang semakin masif di seluruh wilayah Indonesia.
Volume transaksi melalui aplikasi mobile banking tercatat tumbuh sebesar 9,49 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, penggunaan layanan internet banking menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi yakni sebesar 22,16 persen.
Sektor transaksi ritel yang diproses melalui sistem BI-FAST juga mencatatkan kinerja positif dengan volume 434 juta transaksi. Nilai transaksi pada layanan ini mencapai angka fantastis sebesar Rp 1.092 triliun hanya dalam periode Februari 2026.
Pada segmen transaksi nilai besar, sistem BI-RTGS mencatatkan volume sebesar 0,76 juta transaksi atau mengalami perlambatan 5,33 persen. Meski volumenya melambat, nominal transaksi tetap tumbuh 9,19 persen dengan total nilai mencapai Rp 16.105 triliun.
Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas implementasi QRIS guna mempercepat akseptasi digital nasional. Konektivitas pembayaran digital lintas negara menjadi fokus utama pengembangan teknologi finansial di masa depan.
Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah peluncuran layanan QRIS di Korea Selatan pada April 2026 mendatang. Ekspansi ini diharapkan dapat mempermudah transaksi bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
Baca Juga: Catat Pertumbuhan Transaksi QRIS, Danamon bersama Adira Finance Sukses Meriahkan IIMS Jakarta 2026
Upaya perluasan jangkauan ini merupakan bagian dari kerja sama sistem pembayaran antarnegara di kawasan Asia. Digitalisasi sistem pembayaran dinilai efektif dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan masyarakat luas.
Pemerintah dan otoritas moneter terus bersinergi untuk memastikan keamanan serta keandalan infrastruktur pembayaran digital. Peningkatan literasi keuangan digital masyarakat menjadi kunci keberlanjutan tren positif transaksi non-tunai ini.
