Pantau - Pemerintah resmi menunda pengiriman 8.000 pasukan TNI untuk misi perdamaian bersama International Stabilization Force di Gaza karena meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.
Prasetyo menegaskan, "Semua di-hold. Di-hold," terkait rencana pengiriman pasukan tersebut.
Ia menyatakan penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor keamanan dan situasi geopolitik yang belum stabil.
Prasetyo juga memastikan belum ada batas waktu pasti terkait penundaan tersebut.
"Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan," ungkapnya.
Rencana Awal dan Pengurangan Jumlah PasukanSebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pengiriman pasukan TNI akan dilakukan secara bertahap.
"Ya bertahap karena jumlahnya besar," ujarnya.
Awalnya, TNI menyiapkan 20.000 personel untuk misi perdamaian di Gaza.
Namun setelah mempertimbangkan berbagai faktor, jumlah tersebut dikurangi menjadi 8.000 personel.
Pengurangan ini juga memperhatikan kontribusi negara lain yang hanya mengirimkan ratusan personel.
"Ternyata negara-negara lain itu cuma ngirim berapa ratus, berapa ratus ya. Jadi kita siap 8.000, ya. Tapi yang paling penting bahwa kalau situasi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, kita lakukan pekerjaan," jelas Sjafrie.
Menunggu Keputusan dan Kesiapan TNIHingga kini, pemerintah belum memastikan waktu pengiriman pasukan ke Gaza.
Keputusan masih menunggu hasil dari Board of Peace serta perkembangan situasi geopolitik di kawasan tersebut.
Meski demikian, TNI tetap mempersiapkan pasukan agar siap diberangkatkan sewaktu-waktu.
Sjafrie menegaskan kesiapan tersebut merupakan bagian dari kesiagaan operasional militer.
"Kesiapan kita itu juga bagian daripada siaga operasional. Biasa kalau tentara itu ada siaga bencana, ada siaga taktis, ada siaga strategis," ungkapnya.
