Komisi III DPR RI meminta Polri mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus. DPR menegaskan penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara cepat, transparan, dan profesional.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat khusus Komisi III DPR RI yang membahas perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang juga merupakan pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan peristiwa tersebut merupakan masalah serius yang tidak dapat dianggap sebagai tindak kriminal biasa.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik kejadian tersebut.
"Peristiwa ini adalah masalah serius. Kami meminta Polri segera mengungkap pelaku, termasuk pihak yang merencanakan maupun aktor intelektual di balik kejadian ini,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Ia menambahkan, DPR melalui fungsi pengawasannya akan terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut hingga tuntas. Menurutnya, proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
"Kami ingin memastikan kasus ini ditangani secara serius, transparan, dan profesional. Jangan sampai ada keraguan publik terhadap proses penegakan hukum," ujarnya.
Dukungan terhadap pengusutan tuntas kasus tersebut juga disampaikan oleh anggota DPR dari PDIP Safaruddin. Ia menilai penyiraman air keras terhadap aktivis HAM merupakan kejahatan serius yang harus diungkap secara menyeluruh.
“Ini merupakan kejahatan serius. Kami meminta Kapolri melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui siapa pelaku dan pihak yang terlibat,” kata Safaruddin.
Selain PDI Perjuangan, sejumlah fraksi lain di DPR seperti Golkar, Gerindra, PAN, PKS, NasDem, Partai Demokrat, dan PKB juga menyatakan dukungan terhadap kesimpulan rapat Komisi III untuk mendorong pengusutan kasus tersebut hingga tuntas.
Komisi III menegaskan negara memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan, termasuk terhadap individu yang menjalankan aktivitas advokasi dan pengawasan kebijakan publik.
