Material Bangunan Rendah Karbon Makin Diminati, Era Baru Bangunan Hijau

Sektor bangunan dan konstruksi turut mendorong perubahan iklim, dengan menyumbang sekitar 34% emisi karbon terkait penggunaan energi secara global. Angka tersebut mencakup emisi karbon yang melekat pada material bangunan. Kondisi ini kemudian menuntut upaya adaptasi dari para pelaku industri untuk inovasi material rendah karbon yang ramah lingkungan. 

Presiden Direktur PT SCG Indonesia Pattaraphon Charttongkum, membeberkan cara perusahaannya untuk ikut serta menekan emisi karbon, salah satunya melalui produk bangunan rendah karbon. 

Palm, sapaan akrab Pattaraphon, tak menampik upaya ini butuh modal besar di awal. “Mungkin ada investasi (di awal), tapi untuk jangka panjangnya oke,” kata dia, dalam perbincangan di Jakarta beberapa waktu lalu. 

Produk-produk rendah karbon, kata Palm, juga sudah relevan dengan preferensi konsumen. Meskipun harganya sedikit lebih tinggi. 

“Lebih sesuai dengan customer behaviour, mereka tidak hanya lihat harga, tapi lihat juga ini produk eco-friendly atau tidak,” ujarnya.

Dalam salah satu survei PricewaterhouseCoopers (PWC) bertajuk ‘Voice of the Consumer Survey 2024: Asia Pacific’, terungkap sebanyak 88% konsumen di Asia Pasifik merasakan dampak disruptif dari perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari. 

Berangkat dari keresahan itu, separuh responden dalam jajak pendapat itu memilih produk yang lebih berkelanjutan. Sebagai informasi, survei itu melibatkan lebih dari 7.000 konsumen di wilayah Asia Pasifik.

Tak hanya itu, konsumen juga bersedia untuk membayar hampir 11% di atas harga rata-rata untuk produk berkelanjutan. Capaian ini melebihi rata-rata global yakni 9,7%. 

Di antara konsumen yang bersedia membayar lebih itu, konsumen dari tiga negara ini bersedia membayar lebih dari harga rata-rata paling tinggi, yaitu Filipina (13,4%), India (13,1%), serta Indonesia (13,1%). Sementara itu, konsumen dari Australia bersedia membayar lebih 8,4%. 

Hal-hal yang memengaruhi keputusan pembeli di antaranya adalah penggunaan kemasan ramah lingkungan, upaya pengurangan dan daur ulang limbah, pelestarian alam dan konservasi air, serta penggunaan energi terbarukan.

Dalam hal ini, produksi semen di PT SCG Indonesia – melalui anak usaha PT Semen Jawa – telah bertahap mengurangi penggunaan energi fosil. “Kami ada fasilitas RDF di Sukabumi,” ucap Palm. 

Fasilitas refuse derived fuel (RDF) milik PT Semen Jawa yang sudah beroperasi sejak Agustus 2025 lalu itu, diperkirakan bisa mengurangi sekitar 30% penggunaan batu bara dalam proses produksi semen. 

RDF mengelola sampah anorganik dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan rumah-rumah warga di sekitar pabrik. Sebagian besar sampah yang dimanfaatkan merupakan sampah baru atau sampah yang belum tertimbun di TPA. 

Perusahaan juga memberikan timbal balik bagi warga yang berkenan memilah dan menyalurkan sampah anorganiknya ke fasilitas RDF, dengan bahan-bahan pokok seperti minyak goreng, telur, dan sebagainya. 

Ke depan, kata Palm, perusahaan berencana membangun fasilitas RDF baru. Namun ia belum bisa membeberkan di mana dan kapan proyek ini akan diluncurkan. 

Selain ‘cocok’ dengan preferensi konsumen, Palm juga menyinggung adanya standar-standar dalam perdagangan global yang meminta produk dengan emisi rendah. Misalnya, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) kebijakan pajak karbon lintas batas oleh Uni Eropa untuk produk-produk impor yang masuk ke wilayahnya. 

Merespons adanya kebijakan ini, Palm mengatakan pihaknya masih mengembangkan produk agar emisi yang ditimbulkannya semakin rendah. “Tapi kami masih tetap develop, mana yang bisa lebih rendah lagi.”

Laporan International Finance Corporation (IFC) dan Green Building Council Indonesia menunjukkan, per Maret 2025, baru ada 358 bangunan yang bersertifikasi hijau di Indonesia. Dari jumlah tersebut, total luasannya sekitar 10 juta meter persegi.

Bangunan bersertifikasi hijau merupakan bangunan yang ramah lingkungan yang menggunakan material berkelanjutan, beroperasi secara hemat energi, serta memanfaatkan sumber daya seperti air dan udara dengan efisien. 

Jenis bangunan yang paling banyak bersertifikat hijau adalah perkantoran, dengan 235 proyek. Disusul retail dengan 28 proyek dan fasilitas pendidikan 26 proyek.

Pemerintah telah mendorong agenda ini salah satunya melalui Peta Jalan Penyelenggaraan dan Pembinaan Gedung Hijau Indonesia. Peta jalan disusun Kementerian Pekerjaan Umum (sebelumnya Kementerian PUPR), Kementerian ESDM, dan Kementerian Dalam Negeri.

Peta jalan dijadikan tindak lanjut pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi karbon nasional, menuju net zero emission 2060 mendatang. Itu sekaligus selaras dengan UU 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia. 

Namun, Indonesia’s Country Director Global Buildings Performance Network Farida Lasida Aji mengatakan, pengembangan bangunan hijau ini masih menjumpai tantangan di lapangan. 

Regulasi yang sudah terbentuk belum dibarengi dorongan investasi yang memadai. “Investasi untuk bangunan hijau masih jauh juga dari skala yang dibutuhkan,” kata Ida.

Investasi yang masih terganjal juga dipengaruhi oleh kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Selain itu, kebijakan dinilai belum selaras dan masih ada fragmentasi kebijakan yang mengurangi efektivitas implementasi pembangunan. Penegakan kebijakan juga kurang konsisten, sehingga meragukan investor.  

Dari sisi supply, lembaga keuangan dan pemerintah daerah kesulitan menemukan proyek yang bankable. Di sisi lain dari aspek demand, pemilik proyek justru kesulitan mengakses produk pembiayaan hijau yang terjangkau dan sesuai kebutuhan.

Jakarta Property Institute, lembaga non profit yang beranggotakan pengembang gedung tinggi, saat ini tengah memulai inisiatif bangunan berkelanjutan. Namun, inisiatif ini dinilai belum didukung oleh pemerintah daerah. 

“Biaya di awal besar, kalau bentuk insentif dari pemerintah daerah misalnya berupa tier penghematan yang bisa dicapai tiap tahunnya sekian persen, saya yakin pengembang akan memperhitungkan,” kata Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute, Wendy Haryanto. 

Ia berharap insentif ini misalnya berupa potongan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal serupa disampaikan Pengurus Badan Kajian Strategis DPP Realestate Indonesia (REI), Rama Devy Simbolon. 

Menurutnya, sertifikat bangunan hijau ini sudah lama ada, namun tidak banyak diikuti oleh pengembang.  “Apabila sertifikat yang diterima para pengembang bisa menghasilkan insentif yang aplikatif, misalnya free tax income atau sejenisnya, itu akan sangat menarik,” ujarnya.

Namun, ada biaya tambahan untuk mendapatkan predikat bangunan hijau, salah satunya biaya sertifikasi. Organization Secretary Green Building Council Indonesia Iparman Oesman, berharap insentif yang diberikan pada pengembang bisa menutup biaya tambahan tersebut.