Hashim Ungkap Menhan-Mensesneg Mau Alokasikan Lahan Untuk Permukiman

kumparan.com
6 jam lalu
Cover Berita

Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan sejumlah kementerian dan lembaga ingin mengalokasikan lahannya untuk dibangun permukiman.

Hal tersebut disampaikan Hashim dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin (16/3).

Pengalokasian lahan itu salah satunya datang dari Kementerian Pertahanan (Kemhan). Menurut Hashim, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin telah berkomunikasi dengannya untuk mengalokasikan lahan milik Kemhan di kawasan Berlan, Jakarta Timur.

"Menteri Pertahanan, Pak Sjafrie bersedia untuk alokasi 41 hektar di Berlan. 41 hektar itu sudah alokasi untuk perumahan. Itu sudah (disampaikan) Pak Sjafrie ke saya dan di depan Pak Prabowo" kata Hashim.

Dia menambahkan, alokasi lahan untuk permukiman juga datang dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Mensesneg Prasetyo Hadi juga disebut telah menyetujui hal tersebut.

"Mensesneg Pak Prasetyo, katakan di Kemayoran ada sejumlah tanah yang juga bisa dialokasi. Kan di bawah kuasa oleh Mensesneg. Itu juga bisa kalau enggak salah 30 hektar, Pak. Itu juga bisa untuk perumahan," paparnya.

Dia melanjutkan, ada juga lahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di kawasan Depok, Jawa Barat.

"Komdigi sudah alokasi 45 hektar itu RRI Pak, di Depok. Di Depok. 45 hektar di Depok, dikuasai oleh Komdigi dan RRI, itu juga untuk (permukiman) masyarakat yang berpenghasilan rendah," jelas Hashim.

"So ini di Jabodetabek terdapat banyak lahan milik negara," tambahnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Gubernur Banten Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
• 7 jam lalutvrinews.com
thumb
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian Tekankan Artificial Intelligence Hanya sebagai Alat Bantu dalam Jurnalisme
• 10 jam lalupantau.com
thumb
EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami Tampil Perdana di Oscars 2026 dengan Tema "Golden"
• 19 jam lalumediaindonesia.com
thumb
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana Perppu Tindak Pidana Ekonomi, Dinilai Berpotensi Disalahgunakan
• 19 jam laludisway.id
thumb
BPS DIY Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026
• 5 jam lalutvrinews.com
Berhasil disimpan.