Kementerian Kehutanan berencana melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena kemarau diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama dari tahun lalu. Operasi ini terutama ditujukan untuk membasahi lahan gambut yang mudah terbakar saat kering.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan pemerintah telah menyiapkan jadwal operasi sepanjang tahun ini. “Kami sudah membuat timeline. Dalam satu tahun ini, kami membutuhkan tidak kurang dari 35 operasi modifikasi cuaca, karena kemarau diprediksi maju dan agak panjang dibanding 2025,” kata Rohmat saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/3).
Setiap operasi direncanakan berlangsung selama 10-12 hari, dengan satu hingga dua kali penerbangan per hari untuk menabur bahan penyemaian awan agar hujan dapat turun di wilayah yang rawan kebakaran.
Biaya pelaksanaan diperkirakan mencapai Rp2,3 miliar hingga Rp2,5 miliar untuk setiap provinsi. Operasi ini akan difokuskan di kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kebakaran hutan dan lahan yang tinggi.
Menurut Rohmat, pendanaan operasi tersebut tidak hanya berasal dari Kementerian Kehutanan. Pemerintah juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kontribusi dari sektor swasta. “Perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sektor kehutanan juga kami minta berkontribusi,” ujarnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal pada April 2026, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus.
BMKG mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau, termasuk penurunan kualitas udara dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
Beberapa wilayah yang diperkirakan mengalami kemarau lebih awal antara lain Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian Papua.
