Kapoksi NasDem Komisi II DPR Ujang Bey menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar PNS bekerja dari rumah atau work from home (WFH) imbas konflik Timur Tengah. Ujang menilai pemerintah perlu membuat desain kebijakan WFH secara jelas dan terukur jika nantinya diterapkan.
"Saya sebagai Anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri dan nyepi," kata Ujang kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
"Namun, ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," sambungnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menghitung secara detail potensi penghematan BBM dari kebijakan tersebut. Selain itu, dia menekankan agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal, meski diterapkan WFH.
"(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," ujarnya.
Ujang mengatakan pemerintah juga perlu menentukan instansi atau kementerian mana saja yang dapat menerapkan kebijakan WFH. Sebab, kata dia, jumlah PNS yang ada saat ini cukup besar.
"Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakanWFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat," tuturnya.
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH kepada PNS. Dia mengatakan hal itu dapat menjadi upaya ini efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi dampak ekonomi perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah.
"Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja. Tapi ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakpus, Minggu (15/3/2026).
Cak Imin mengusulkan efisiensi penggunaan energi di gedung kantor. Dia memerintahkan kantor DPP PKB melakukan hal tersebut.
(amw/gbr)
