Penulis: Fityan
TVRINews - Washington DC
Perselisihan Internal Republik Terkait Kebebasan Pers
Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC), Brendan Carr, memicu gelombang kontroversi setelah mengeluarkan peringatan keras kepada lembaga penyiaran terkait pemberitaan konflik Iran.
Carr mengancam akan mencabut lisensi stasiun televisi yang dianggap menyebarkan "berita palsu" atau distorsi informasi.
Ancaman tersebut secara mengejutkan mendapat penolakan dari rekan separtainya, Senator Republik Ron Johnson.
Dalam wawancara di Fox News, Johnson menegaskan ketidaksetujuannya terhadap campur tangan pemerintah dalam kebebasan berbicara yang dilindungi konstitusi.
"Saya pendukung setia Amandemen Pertama," ujar Johnson.
"Saya tidak menyukai 'tangan besi' pemerintah, siapa pun yang memegangnya.
Saya lebih suka pemerintah federal menjauh dari sektor swasta sebisa mungkin."
Ancaman "Buku Panduan Otoriter"
Perselisihan ini bermula dari unggahan Carr di platform X, di mana ia memperingatkan bahwa lembaga penyiaran harus beroperasi demi kepentingan publik.
Ia menekankan bahwa stasiun TV yang melakukan distorsi berita memiliki kesempatan untuk "memperbaiki arah" sebelum masa perpanjangan lisensi tiba.
Pernyataan Carr langsung memicu reaksi keras dari tokoh-tokoh Demokrat. Senator Elizabeth Warren menyebut tindakan tersebut sebagai strategi "buku panduan otoriter,"
sementara Gubernur California Gavin Newsom menilai ancaman itu terang-terangan inkonstitusional.
Keterbatasan Wewenang FCC
Meski Carr bersikap keras, anggota komisi dari Demokrat, Anna Gomez, menyatakan bahwa FCC sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan ancaman tersebut.
Menurutnya, segala bentuk tekanan pemerintah terhadap independensi berita melanggar hak konstitusional.
"Penyiar harus terus meliput berita secara berani dan independen tanpa takut akan tekanan pemerintah," tegas Gomez.
Saat ini, kekuatan FCC memang mulai memudar seiring beralihnya audiens dari TV terestrial ke layanan kabel dan streaming. Namun, lembaga ini masih memegang kendali krusial dalam mengatur merger media besar, seperti kesepakatan antara Paramount Skydance dan Warner Bros. Discovery
Editor: Redaksi TVRINews
