Oleh: Marsuki*
Makin dalamnya konflik Amerika Serikat-Israel vs Iran saat ini, tampaknya mampu membuat pasar global makin gelisah (jittery) di tengah ketidakpastian yang makin berat. Terutama karena ketakutan akan terganggunya pasokan energi dunia.
Konflik membuat harga minyak mentah melesat di atas USD 80, bahkan dikhawatirkan bisa melebih USD 100 per barel. Namun, di saat pasar global sedang “kepanasan”, sebenarnya wilayah di kawasan timur Indonesia (KTI) bisa dikatakan ketiban durian runtuh.
KTI punya potensi SDA strategis di pasar global yang yang cukup banyak dan sangat dibutuhkan. Meski demikian, kita perlu menyikapi informasi tersebut, oleh karena faktanya di KTI saat ini ada masalah besar yang sedang dan akan dihadapi, yakni adanya anomali “Pedang Bermata Dua”.
Di tingkat indikator makro, angka pertumbuhan ekonomi mungkin secara rata-rata bisa meyilaukan. Tetapi, di tingkat mikro, masyarakat bawah umumnya diadang oleh hantaman kenaikan harga cukup dramatis akibat biaya logistik dari berbagai kebutuhan barang dan jasa yang melintas dan ditransaksikan yang bisa meningkat tajam.
Itu disebabkan oleh kenaikan harga BBM global, yang menggerus daya beli dan kesejahteraan mereka, jika tidak ada kompensasi kebijakan dari otoritas-otoritas pengambil kebijakan strategis untuk mengatasinya. Secara makro, KTI saat ini sebenarnya bukan lagi sekadar hanya sebagai pelengkap yang menentukan tren nilai PDB nasional.
KTI bisa dikatakan sebagai benteng pertahanan ekonomi negara ke depan dengan adanya potensi besar dari beberapa jenis SDA strategis yang dibutuhkan global yang tersebar di beberapa provinsi. Saat ini, ada tiga sektor yang bisa menikmati “pesta” dari sentimen geopolitik global yang sedang bergejolak. Ada nikel di Sulsel, Sulteng, dan di Maluku Utara.
Ketidakpastian energi global yang sedang terjadi menjadikan nikel disasar untuk dimiliki oleh berbagai negara sebagai aset transisi energi dan komponen baja tahan karat. Dampaknya, kawasan seperti, Sorowako, Morowali (IMIP), dan Weda Bay bisa mencetak rekor nilai ekspor yang membanggakan.
Kemudian gas alam cair (LNG) di Papua Barat.Terganggunya Selat Hormuz membuat dunia panik akan pasokan LNG dari Qatar. Sehingga banyak negara tertuju pada Tangguh LNG di Teluk Bintuni. Papua Barat mendadak jadi anak emas pembeli dari Asia Timur. Serta, komoditas emas di Papua dan Papua Tengah.
Harga emas langsung meningkat tajam harganya dengan meletusnya perang yang menyentuh rekor all-time high, sehingga menjadikan daerah ini sebagai raksasa tambang emas. Sehingga Freeport telah mencatat laba fantastis dalam laporan keuangannya yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Masalahnya, menggiurkannya nilai ekspor komoditas SDA strategis tersebut, ternyata diiringi oleh kemungkinan adanya bom waktu “The Logistic Trap”. Hal ini disebabkan oleh karena KTI sangat bergantung pada transportasi laut dan udara. Saat harga minyak dunia naik, biaya operasional kapal kargo laut, apalagi udara, termasuk darat ikut meningkat tajam.
Efek berantainya, harga barang kebutuhan pokok, semen, hingga beras yang didatangkan dari luar, Jawa atau Sulawesi Selatan bisa melambung tidak terkendali. Seperti tercermin pada adanya ketimpangan inflasi (yoy) di beberapa hub ekonomi utama KTI, periode Maret 2026.
Di Makassar, inflasi tercatat 4,2 persen. Bisa dianggap masih relatif aman, walaupun sebenarnya sudah lebih tinggi dari target otoritas, oleh karena posisi geografinya dikenal sebagai lumbung pangan dan hub utama logistik strategis di KTI.
Di Ternate & Labuha, inflasi sudah mencapai 6,5 persen atau mengalami overheating. Walaupun gaji pekerja tambang meningkat, harga barang melonjak tajam, akibat ongkos angkut mahal. Terlebih di Jayapura dan Timika, inflasi paling rentan, sudah mencapai kisaran 7,8-8,5 persen.
Ini disebabkan karena kergantungan pada jasa transportasi kargo udara. Harga kebutuhan pokok di pasar sangat sensitif terhadap harga avtur yang harganya sedang meningkat tajam.
Kondisi ini makin berat akibat ketergantungan infrastruktur kelistrikan di kebanyakan daerah di KTI pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Jika pemerintah tidak segera menambah subsidi atau mempercepat transisi ke energi terbarukan (PLTA/geotermal), maka banyak daerah di KTI berisiko akan mengalami pemadaman bergilir guna menekan beban biaya energi BBM PLN yang terus meningkat.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa saat ini perekonomian KTI bisa mencerminkan berlakunya pepatah “Rich land, poor people”, terutama jika pemerintah atau otoritas strategis terkait salah mengambil kebijakan dalam menghadapi krisis global saat ini. Data indikator makro ekonominya bisa menunjukkan rapor biru pada pertumbuhan ekonominya, berkat ketersediaan SDA nikel, gas, emas, dan pangan yang sangat dibutuhkan global.
Akan tetapi, dari sisi mikro ekonomi, ternyata daya beli masyarakat kebanyakan digerogoti oleh inflasi dengan perkembangan atau tren yang terus meningkat, sebab kasus “The Logistic Trap”, utamanya karena harga BBM global yang meningkat akibat perang.
Terakhir, oleh karena itu, pemerintah dan beberapa otoritas terkait dituntut menyiapkan beberapa kebijakan yang dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Di antaranya: strategi mitigasi inflasi dan kemandirian pangan dengan merevitalisasi budaya konsumsi karbohidrat endemik, seperti sagu dan umbi-umbian, sebagai strategi import substitution (substitusi impor) yang terkalibrasi.
Termasuk akselerasi transisi energi terbarukan, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala besar dan tenaga angin. (*)
*Penulis adalah Guru Besar FEB Unhas
