Jakarta, tvOnenews.com - Alasan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap bersedia menyetorkan uangnya ke Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) akhirnya terungkap.
Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengatakan perangkat daerah menyetorkan uangnya karena khawatir diganti.
“Ada kekhawatiran kalau tidak dipenuhi permintaan AUL ini, maka akan digeser dan lain-lain, seperti itu,” katanya, Sabtu (14/3/2026) malam di Gedung Merah Putih KPK.
Karena kekhawatiran itu, sambung dia, perangkat daerah akhirnya memutuskan menyetorkan uang karena khawatir dianggap tidak loyal terhadap perintah Syamsul Auliya Rachman.
Pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap dan 26 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Sehari setelahnya, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025-2026.
Berdasarkan keterangan KPK, Bupati Cilacap menargetkan mendapatkan Rp750 juta dari pemerasan tersebut yang dibagi menjadi Rp515 juta untuk THR Forkopimda Kabupaten Cilacap dan sisanya untuk kepentingan pribadi.
Akan tetapi, dia baru mengantongi Rp610 juta sebelum akhirnya terjaring OTT KPK. (ant/nsi)
