INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Sabtu, menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS.
Baca juga : Dolar ke Rupiah Hari Ini Tembus Rp17.000, Indef: Mata Uang dalam Negeri Berpotensi Terus Tertekan
Menurut Esther, kondisi tersebut dapat membuat beban anggaran negara meningkat karena berbagai komponen belanja yang menggunakan denominasi dolar AS akan ikut membengkak, serta mengakibatkan ruang fiskal pemerintah untuk melakukan berbagai program pembangunan menjadi terbatas.
"Belum lagi harga minyak sekarang tembus 100 dolar AS per barel, berbeda jauh dari asumsi harga minyak di APBN 70 dolar AS per barel," katanya.
Meski demikian, Esther menilai pemerintah masih bisa mengantisipasi dengan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Baca juga : Reposisi Ekonomi dan Geopolitik Energi
Pertama, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.
Sementara itu, belanja yang bersifat konsumtif dinilai perlu dikurangi atau dihentikan agar anggaran lebih efisien.
Kedua, pemerintah didorong untuk memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar AS akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat strategi hedging terhadap nilai tukar rupiah dalam setiap pembayaran yang menggunakan dolar AS. Dengan mekanisme tersebut, dampak pelemahan rupiah terhadap kewajiban pembayaran dalam mata uang asing dapat ditekan.
Selain itu, Esther juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri agar minyak mentah yang dimiliki Indonesia dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam sumber energi alternatif seperti tenaga air, surya, dan angin.
"Dorong investasi renewable energy agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada fossil energy karena Indonesia punya banyak alternatif energi terbarukan seperti air, surya, angin dan lain-lain. Beri insentif lebih banyak," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap harapannya skenario terburuk yang dibayangkan berbagai pihak di Timur Tengah tidak terjadi, terutama setelah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan zionis Israel telah berlangsung selama kurang lebih dua pekan.
Di hadapan para menteri dan pejabat negara pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Presiden menekankan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak perang di kawasan Asia Barat, sekaligus mengkaji beberapa opsi penghematan.
"Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tetapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," kata Prabowo.
Walaupun demikian, Presiden menyatakan Indonesia sejauh ini dalam kondisi yang relatif aman. Namun, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada dan tidak lengah. "Walaupun merasa aman, tidak panik, kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek," ujar Presiden.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, dampak perang antara Iran versus zionis Israel dan Amerika Serikat turut menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan langsung catatan masing-masing terkait isu tersebut dan dampaknya terhadap Indonesia.
Airlangga, saat memaparkan laporannya kepada Presiden, membuka kemungkinan defisit APBN dapat melampaui angka 3 persen manakala skenarionya perang berlangsung berlarut hingga lima bulan, enam bulan dan 10 bulan.
Dalam skenario yang dibuat pemerintah, harga minyak mentah dunia diprediksi mencapai 90 dolar AS per barel jika perang berlangsung hingga lima bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga enam bulan, dan 115 dolar AS per barel jika perang berlangsung selama 10 bulan.
"Kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak, yang sekarang, ini skenario pertama, ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak. APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen). (Imbal hasil, red.) Surat Berharga Negara (SBN) angkanya lebih tinggi Pak, 6,8 persen maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga. (Ant/P-3)
