Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Asia Barat terhadap keuangan negara. Ia menyebut dampak perang bisa saja mendorong defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menyentuh angka 4,06%.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Airlangga memaparkan tiga skenario jika perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 6 bulan bahkan 10 bulan.
"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) US$ 115 (per barel), kurs rupiah kita Rp 17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2%, (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2%, defisitnya 4,06%," kata Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna seperti dikutip Sabtu (14/3).
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga melaporkan dua skenario lainnya, yang relatif lebih moderat, tetapi defisit APBN-nya juga diasumsikan melampaui angka 3 persen. Asumsinya, harga minyak mentah dunia mencapai US$ 90 per barel, jika perang berlarut hingga 5 bulan, kemudian US$ 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga 6 bulan, dan US$ 115 per barel jika perang berlarut hingga 10 bulan.
Skenario pertama adalah jika ICP US$ 86 per barel, kursnya di Rp17.000 dan pertumbuhan dipertahankan di 5,3% maka defisit bisa berada di angka 3,18%. Selanjutnya pada skenario kedua ICP minyak mentah dalam negeri diproyeksikan US$ 97 per barel, kurs rupiah terhadap dolar Rp 17.300, tingkat pertumbuhan diproyeksikan 5,2%, dan imbal hasil SBN 7,2%, maka defisit APBN mencapai 3,53%.
"Defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja, dan memotong pertumbuhan, Pak. Ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," kata Airlangga kepada Prabowo.
Usul Perppu Bila Defisit Lampaui 3%Langkah lain yang disampaikan Airlangga adalah usulan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengantisipasi skenario buruk imbas perang terhadap PDB dapat melampaui angka 3%. Menurut Airlangga, jika perang di kawasan tersebut berlanjut, yang berimbas pada naiknya harga minyak mentah dunia, maka defisit APBN tiga persen sulit untuk dipertahankan.
"Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden," ujar Airlangga.
Kemudian Airlangga memaparkan usulan isi perppu yang dapat dibuat oleh pemerintah pada saat ini. Ia menyebut penerimaan negara ada insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, tanpa mengubah undang-undang pajak. Selanjutnya adanya pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan.
Poin lain terkait dengan penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Selanjutnya ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas.
“Nah ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasinya, Pak. Biasanya, harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga bisa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan," kata Airlangga.
Dengan adanya perppu, Airlangga meyakini dapat memberikan kondisi yang lebih fleksibel untuk pemerintah. Ia menyebut pemerintah bakal punya fleksibilitas untuk perubahan.
“Kemudian, BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan ini dengan perpres, dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih)," usul Menko Airlangga.
