Soal Usulan Pemakzulan Gibran, Hasto PDIP: Proses Dialog Terus Dilakukan, Tak Bisa Lagi Ditolerir

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah) menanggapi putusan MA soal suket Gibran, di Lampung, Sabtu (31/10/2026).  (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya terus melakukan dialog dengan fraksi-fraksi di DPR terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.

Hasto menilai tekanan publik terkait persoalan tersebut semakin kuat dan diharapkan dapat didengarkan seluruh fraksi di parlemen. 

"Proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir," katanya di Blitar, Sabtu (7/11/2026). 

Politikus PDIP itu menegaskan, sejak awal partainya telah memberikan tiga catatan terkait kontroversi pencalonan Gibran sebagai wapres. 

Baca Juga: PDIP Akui Bahas Hak Angket Gibran dengan PKS, Temuan MK soal Ijazah Jadi Pembahasan | SAPA PAGI

Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK tersebut dinilainya sebagai bentuk akrobat hukum. 

Kedua, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam rangkaian pemilu tahun 2024. Ketiga, munculnya "pasal selundupan" terkait persyaratan ijazah Gibran. 

Hasto mengatakan pasal selundupan tersebut digunakan untuk memaksa Gibran memenuhi syarat sebagai calon wapres.

Dari tiga poin tersebut, ia menekankan Gibran otomatis sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. 

Baca Juga: Respons Hasto PDIP usai MA Batalkan Suket Gibran: Kebenaran Akan Mencari Jalannya Sendiri

Tidak hanya proses pencalonannya yang dinilai cacat, Hasto juga menegaskan syarat-syarat Gibran untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, tidak dipenuhi. 

"Karena itulah ketika ini harus dilanjutkan proses politik, PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI," ucapnya. 

Hasto menambahkan, usai adanya kasus penyadapan yang diduga dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs, tekanan dari publik terkait tindak lanjut polemik ijazah Gibran jadi semakin kuat. 

Oleh karena itu, PDIP yakin suara-suara yang semakin terkonsolidasi tersebut akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV