Ditanya soal Dalang Penyadapan terhadap Presiden, Ini Jawaban Hasto PDIP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan pada media di Blitar, Sabtu (7/11/2026).  (Sumber: KompasTV/MEIDINA ANDAS)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tak menjawab saat ditanya mengenai siapa dalang di balik penyadapan terhadap presiden dan sejumlah tokoh lain yang diduga dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs. 

Hasto hanya menjawab bahwa pihaknya menyerahkan pengungkapan tentang pihak di balik kasus tersebut kepada proses hukum. 

"Ya, kita serahkan pada seluruh proses hukum. Tetapi, bagi PDI Perjuangan, ketika Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja itu juga dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditolerir," ujar Hasto di Blitar, Sabtu (7/11/2026). 

Oleh karena itu, Hasto menyatakan PDIP memberikan dukungan terhadap upaya penuntasan kasus penyadapan tersebut. 

Baca Juga: Ferry Juliantono Sebut Penyadapan terhadap Presiden Pengkhianatan, Dorong Kasus Diusut Tuntas

Tak hanya itu, politikus PDIP itu mengingatkan agar kasus yang menjerat Listyo Sigit cs harus menjadi pelajaran agar ke depan kasus yang sama tidak terjadi lagi. 

Hasto menegaskan upaya penyadapan seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang sangat ketat, dan dilakukan ketika ada indikasi pelanggaran pidana serta terancamnya kepentingan nasional. 

"Jadi tidak bisa penyadapan dikaitkan dengan politik kekuasaan, apalagi terhadap lawan-lawan politik," katanya. 

Hasto turut menegaskan penyadapan bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, tetapi di dalamnya juga merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. 

Ia juga menegaskan penyadapan termasuk kejahatan terhadap negara dan rakyat. 

Baca Juga: Bahlil Tantang Pihak Seret Namanya Terlibat Penyadapan Presiden: Buktikan atau Saya Somasi

"Apalagi kalau melihat dari seluruh pengalaman PDI Perjuangan, proses penyadapan itu juga dilakukan sebagai upaya pembungkaman terhadap kelompok-kelompok kritis, bahkan termasuk PDI Perjuangan," tuturnya. 

Hasto menceritakan PDIP mendapat tekanan ketika mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden. 

Ia menduga tekanan itu didasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil penyadapan. 

"Tekanan itu didasarkan oleh berbagai informasi yang diperoleh melalui hasil penyadapan, sehingga penyadapan sudah berlangsung sebelumnya, dan kami indikasikan dari pengalaman PDI Perjuangan setelah putusan MK itu semakin masif," ucapnya. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV