Jember (beritajatim.com) – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menilai demokrasi di Indonesia berkembang ke arah yang tidak diinginkan sebagaimana cita-cita Bung Karno. Ketidakpuasan rakyat sudah menjalar.
Ketua Umum PA GMNI Arief Hidayat memandang perlunya pembangunan Indonesia dikembalikan ke arah yang benar dan demokrasi politik harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat. Salah satunya dengan mengembangkan ajaran Sukarno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Ternyata terjadi pasang surut implementasi ajaran-ajaran Sukarno. Mestinya para pengelola negara berorientasi pada kepentingan rakyat,” kata Arief di sela-sela acara pelantikan pengurus PA GMNI Kabupaten Jember 2026-2031 di Hotel Cempaka, Sabtu (7/11/2026).
Arief mempertanyakan orientasi pembangunan di Indonesia saat ini, mulai dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi, hingga nasional. “Apakah betul orientasi pembangunan sekarang, baik di tataran daerah, kabupaten, kota maupun provinsi, serta di tingkat negara berorientasi pada rakyat kecil, yang istilah kita adalah rakyat Marhaen?” katanya.
Menurut Arief, seharusnya demokrasi politik berkorelasi dan relevan dengan demokrasi ekonomi yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat. “Tapi ternyata tidak. Kesejahteraan hanya diarahkan pada golongan-golongan tertentu, sehingga masyarakat merasa tertinggal,” katanya.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, ketidakpuasan terhadap pembangunan sudah menjalar ke berbagai daerah karena angka kemiskinan tidak bergeser. “Orang-orang kaya hanya berapa persen di antara penduduk Indonesia,” katanya. Oleh karena itu, PA GMNI menyerukan agar demokrasi politik diarahkan pada terciptanya kesejahteraan rakyat. [wir/kun]
Komentar (0)