JAKARTA, KOMPAS — Women’s March Jakarta membawa sejumlah tuntutan dalam unjuk rasa bertajuk “Negara Menindas, Kita Lawan!” di Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Tuntutan tersebut antara lain menjamin hak atas tubuh dan kesehatan reproduksi, memperkuat perlindungan bagi pembela hak asasi manusia (HAM) dan kelompok rentan, serta mengevaluasi kebijakan publik yang membahayakan rakyat.
Unjuk rasa tahunan ini diikuti peserta dari berbagai kelompok usia dan latar belakang pekerjaan. Meski demikian, anak muda tampak mendominasi massa. Sejak pukul 06.30, peserta mulai berkumpul dan berbaris di kawasan perempatan Sarinah, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 07.20, massa mulai bergerak menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.
Sepanjang aksi, sejumlah peserta menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pemerhati hak perempuan, aktivis lingkungan, hingga pegiat HAM. Aksi ini juga melibatkan kelompok queer, komunitas waria, dan penyandang disabilitas. Untuk mendukung keterlibatan peserta dengan disabilitas, penyelenggara turut menyediakan juru bahasa isyarat.
Dalam perjalanan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan, massa sempat tertahan di persimpangan Jalan MH Thamrin dan Jalan Kebon Sirih. Di lokasi tersebut, sempat terjadi aksi saling dorong antara peserta unjuk rasa dan polisi. Mobil komando pun tertahan sehingga pergerakan massa terhenti untuk sementara.
Meski demikian, terik matahari tidak menyurutkan semangat peserta. Massa tetap bertahan dan kembali bergerak hingga akhirnya berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan untuk melanjutkan aksi.
Anggota tim keamanan Women’s March Jakarta, Riska Carolina, mengatakan, tekanan biaya hidup menjadi salah satu alasan perempuan merasa perlu turun ke jalan. Ia mencontohkan harga pembalut yang menurutnya makin mahal dan masih dikenai pajak.
“Pembalut harganya satu biji sudah Rp 6.000. Kalau kita tidak turun, bagaimana?” ujar Riska.
Menurut Riska, kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah semestinya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik. Ia menilai, berbagai kebijakan pemerintah juga berdampak terhadap kelompok kelas menengah yang kini turut merasakan tekanan hidup.
Riska menambahkan, Women’s March Jakarta tidak hanya menjadi ruang bagi organisasi atau aliansi tertentu. Gerakan yang telah berlangsung sejak 2017 itu berupaya menghimpun massa dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang belum tergabung dalam organisasi.
“Tujuannya menghimpun massa yang cair, termasuk mereka yang belum punya aliansi atau organisasi untuk menyuarakan aspirasi. Kami tampung aspirasinya dan kami sampaikan,” katanya.
Alasan mengikuti aksi juga datang dari perempuan lintas generasi. Citra (54), misalnya, mengaku terdorong turun ke jalan karena ia ingin menyuarakan nasib masyarakat di berbagai daerah yang mengalami ketidakadilan dan penderitaan.
Menurut Citra, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Karena itu, mereka yang dapat hadir di jalan perlu turut mewakili suara masyarakat yang belum terdengar.
“Siapa pun yang bisa mewakili suara saudara-saudara kita di pelosok Indonesia, seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera, yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, harus bergerak agar suara kita terdengar,” ujarnya.
Peserta lain, Deb (37), datang bersama anaknya yang berusia delapan tahun. Ia mengatakan, keikutsertaannya dalam Women’s March Jakarta merupakan upaya menyuarakan keresahan terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Anaknya pun ikut hadir atas keinginan sang anak sendiri. Sebelumnya, sang anak membantunya membuat poster untuk aksi.
“Kalau bisa jangan apatis supaya kita bisa menyelamatkan generasi mendatang,” kata Deb.
Keberagaman peserta juga terlihat dari keterlibatan berbagai komunitas, mulai dari penggemar musik K-pop, kelompok waria, penyandang disabilitas, hingga komunitas buku dan perfilman. Stephanie (35), yang aktif dalam komunitas K-pop dan pernah bekerja di organisasi lingkungan, menilai kehadiran berbagai kelompok tersebut menunjukkan bahwa persoalan perempuan berkaitan dengan banyak aspek kehidupan masyarakat.
“Ini rakyat Indonesia. Jadi, bukan cuma satu macam. Ada banyak komunitas di sini yang bersuara,” ujarnya.
Sementara itu, Ahimsa (23), peserta yang baru pertama kali mengikuti Women’s March Jakarta, menilai anak muda memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, termasuk mengenai penggunaan pajak dan arah kebijakan publik.
“Sebagai anak muda yang sudah mulai membayar pajak, kami punya hak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Pajak kami digunakan untuk apa dan apakah kebijakannya berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan pemerintah memperhatikan kepentingan kelompok yang selama ini rentan mengalami marginalisasi, termasuk masyarakat adat, perempuan, kelompok LGBTQ, petani, dan nelayan.
Direktur Eksekutif Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Siti Aminah menilai, Women’s March Jakarta bukan sekadar demonstrasi, melainkan ruang konsolidasi gerakan perempuan untuk merayakan keberagaman dan capaian perempuan sekaligus menyuarakan tuntutan kepada negara.
Menurut dia, aksi tahunan tersebut dirancang sebagai ruang yang inklusif dan nir-kekerasan. Hal itu terlihat, antara lain, dari penempatan peserta penyandang disabilitas di barisan depan dengan pendampingan relawan, penyediaan juru bahasa isyarat, serta penyampaian informasi mengenai prosedur keamanan kepada peserta sebelum aksi berlangsung.
“Women’s March Jakarta ini ibarat parade keberagaman perempuan. Ini juga menjadi ruang untuk merayakan pencapaian perempuan sekaligus menentukan sikap bersama atas kondisi masyarakat,” ujarnya.
Siti menilai, sejumlah kebijakan pemerintah masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Salah satunya terlihat dari pengenaan pajak terhadap pembalut yang dinilai belum memperhitungkan kebutuhan khusus perempuan.
Menurut dia, kebijakan dengan pendekatan netral jender kerap mengabaikan perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki. Karena itu, pendekatan responsif jender diperlukan agar kebijakan publik dapat mengakomodasi kebutuhan kelompok yang berbeda.
Selain itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif dan penanganan bencana yang belum responsif jender dinilai dapat memperbesar dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya menempatkan pengarusutamaan jender sebagai tanggung jawab kementerian yang menangani pemberdayaan perempuan, tetapi juga mengintegrasikannya ke seluruh kementerian dan lembaga.
“Negara harus berpihak kepada rakyat dan memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat,” katanya.
Komentar (0)