Di pedalaman Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah peradaban komunitas adat terpencil Suku Loinang perlahan mulai berakar lewat ruang sekolah. Persisnya di Dusun Tombiobong, Desa Maleo Jaya, Kecamatan Batui Selatan berdiri tegak empat bangunan dengan warna tembok didominasi hijau dan putih, yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anak Suku Loinang.
Sekolah itu dirintis oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banggai bersama Lazis Muhammadiyah (Lazismu) pada 2019. Mulanya, ruang-ruang belajar hanya diperuntukkan bagi jenjang PAUD, TK, hingga Sekolah Dasar yang terbagi dalam tiga bangunan sederhana.
Kini, kompleks sekolah tersebut bertambah satu bangunan permanen berdinding beton dengan dua ruang kelas, seiring dibukanya jenjang SMP pertama bagi Anak Suku Loinang. Di area sekolah itu juga berdiri pagar kayu di atas halaman tanah yang mengering dan rumput liar serta sebidang lantai semen sebagai tempat anak-anak bermain.
Pada Jumat, (6/11/2026) siang, rombongan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Sekretariat Nasional SDGs mengunjungi sekolah tersebut. Kunjungan ini digelar menyusul keberhasilan Pimpinan Daerah Aisyiyah Banggai meraih peringkat pertama kategori Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) pada ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2024 dalam memberdayakan komunitas adat terpencil Suku Loinang.
Untuk dapat menjangkau dusun di tapal batas itu, membutuhkan perjalanan panjang.
Dari Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai, rombongan harus menempuh perjalanan darat sejauh 95 kilometer dengan waktu tempuh hampir 2,5 jam untuk tiba di ibu kota Kecamatan Batui Selatan. Dari sana, jarak menuju Desa Maleo Jaya masih 30 kilometer.
Setibanya di desa itu, perjalanan masih harus dilanjutkan sekitar 3 kilometer dengan menyusuri jalur tanah dan bebatuan, termasuk menyeberangi sungai Sinorang yang tengah surut dan batu-batu besar akibat kemarau panjang.
Karena itu, jalur ini hanya bisa ditembus oleh sepeda motor atau kendaraan roda empat berpenggerak ganda. Selebihnya, bisa dengan berjalan kaki menyeberangi tiga anak sungai kecil serta jembatan gantung berkonstruksi kayu yang membentang di atas Sungai Sinorang. Namun, saat musim hujan tiba, Dusun Tombiobong kerap terisolasi lantaran jalurnya terputus oleh luapan air sungai dan banjir.
Sebelum mengenal baca tulis serta terjangkau pendidikan di Dusun Tombiobong, Suku Loinang dikenal biasa tinggal di hutan dengan pola hidup berpindah-pindah (nomaden) di belantara kaki Gunung Batui. Di hutan itu, mereka terbiasa bermukim di dekat sumber makanan salah satunya pohon sagu liar.
Lalu sejak 2009, sebagian dari mereka perlahan-lahan mulai menetap di Dusun Tombiobong dengan bekerja mengumpulkan rotan dan getah pohon damar untuk dijual ke tengkulak. Meskipun sebagian lainnya masih ada memilih tetap tinggal di hutan pegunungan Batui yang melingkari wilayah kecamatan Batui Selatan. Di Dusun Tombiobong itu, mereka menghuni rumah-rumah panggung dengan jarak yang sedikit berjauhan. Rumah berdinding kayu dan beratapkan seng itu dibangun oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai pada 2013.
Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banggai Nur Hidayah atau Umi Nur menceritakan, titik awal pendampingan mereka di Dusun Tombiobong pada 2018. Langkah mereka bermula dari nasihat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai saat itu, dokter Anang, yang melihat warga suku Loinang terasing tanpa fasilitas dasar apa pun di Dusun Tombiobong.
”Daripada Aisyiyah Banggai jauh-jauh menyeberang kabupaten ke Morowali Utara, mengapa tidak melihat halaman rumah kita sendiri? Di Tombiobong, ada saudara-saudara kita yang hidupnya masih sangat terisolasi,” ucap Umi Nur saat menirukan nasehat dr Anang kepada pengurus daerah Aisyiyah Kabupaten Banggai.
Mendengar hal itu, para relawan perempuan bersama Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Banggai Sri Moxa Jalamang atau dikenal Umi Inang langsung mengunjungi tempat tersebut dan menjumpai sekitar 85 persen warga di Dusun Tombiobong yang terdiri dari 28-30 Kepala Keluarga (KK) tidak bisa baca tulis, dan hanya bisa berbahasa lokal Saluan.
Sebagian besar anak-anak juga tidak pernah mengenyam pendidikan, termasuk yang usia 10-11 tahun. Warga dusun juga menghadapi perkawinan usia dini, stunting, malaria, dan sulitnya akses air bersih.
Namun, penerimaan warga kepada pendatang juga tidak datang dalam semalam. Hari-hari pertama kedatangan relawan Aisyiyah justru disambut kepanikan suku Loinang. Setiap kali melihat rombongan orang baru mendekat, warga Loinang langsung berlarian, menyembunyikan anak-anak mereka ke dalam semak belukar di tepi hutan. Akhirnya para relawan melakukan pendekatan pintu ke pintu rumah dari Suku Loinang.
“Iya, kan mereka di sini awalnya kan tidak terbuka. Orangnya tertutup kepada pendatang dan pemalu. Mereka ini kan suku yang pemalu ya. Suku Loinang ya sebutannya. Mereka itu malu kepada orang baru. Nah jadi itu dari rumah ke rumah, door to door. Itu Umi Inang itu yang melakukan awal pendekatan,” ujar Umi Nur.
Pada tahun pertama, Aisyiyah memutuskan untuk mendirikan sekolah TK dengan memanfaatkan bangunan rumah singgah yang tak terpakai. Saat itu hanya 12 anak, sebagian besar sudah masuk usia SD. Para anak dijemput satu per satu di rumahnya. Para relawan juga harus membasuh wajah dan badan anak-anak itu terlebih dahulu karena mereka belum terbiasa mandi pagi.
Setelah hampir tujuh tahun sekolah beroperasi, dusun ini sudah memiliki kelas-kelas terpadu mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP dan menerima lebih 36 murid. Rincian, 9 siswa tingkat SMP, 15 murid untuk jenjang SD dan 12 anak untuk jenjang PAUD dan TK. Selain itu, terdapat 9-11 relawan tenaga pendidik atau guru di sekolah tersebut.
“Para gurunya ada yang tinggal di sini di Tombiobong, ada yang di Maleo Jaya, ada yang di Paisubololi. Pagi-pagi berangkat, sore pulang,” ungkap Umi Nur.
Selain aktivitas pendidikan, saat ini, para anak dan orangtua juga terus diajarkan perilaku hidup bersih dan sehat dan pencegahan stunting berupa pemberian makan siang sehat, serta disediakan posko kesehatan desa dan ambulans.
Umi Nur menjelaskan, salah satu contoh murid pertama di sekolah ini, sekarang sudah berusia 14 tahun atau kelas satu SMP bernama Abadi. Abadi dulunya tidak mengenal abjad hingga angka. Namun sekarang, Abadi justru menjadi teladan bagi adik-adik kelasnya di jenjang TK dan SD. Tak hanya bisa membaca dan menulis, suaranya juga lantang ketika membaca surah pendek Al-Qur'an. Abadi pun mengaku bercita-cita ingin menjadi guru karena terinspirasi dari gurunya.
“Yang ngaji tadi namanya Abadi. Abadi itu anak SMP, muridnya Pak Wahyu. Itu Abadi itu waktu kami baru masuk di sini belum sekolah. Belum sekolah, masih kecil. Nah, itu benar-benar produknya Aisyiyah tuh si Abadi, Rinto. Pokoknya yang anak SMP sekarang itu,” ujar Umi Nur.
Selain menghadirkan akses pendidikan, Aisyiyah juga bekerja sama dengan JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi membangun pipa dari mata air di kawasan pegunungan dan mengalirkannya ke perkampungan pada 2019. Pipa yang dibangun oleh salah satu anak usaha PT Pertamina Hulu Energi itu memiliki panjang 2,5 km.
Sebelum ada pipa ini, para warga Suku Loinang harus berjalan kaki satu jam masuk ke hutan untuk mengambil air dan mengangkutnya dengan jerigen seadanya ke rumah.
Selain air bersih dan pendidikan, masyarakat Loinang juga diberikan pengetahuan ekonomi meliputi budidaya jagung, bawang merah, padi ladang, kolam ikan, dan peternakan melalui program bercocok tanam atau Kebun Sahabat Alam. Hal ini agar penduduk tidak lagi berada di dalam hutan dengan waktu yang lama sekaligus mendukung pendidikan anak-anak mereka yang bersekolah.
“Dulu orangtua bisa masuk hutan sekeluarga sampai berminggu-minggu mencari rotan. Tempat ini jadi sepi sekali. Sekarang polanya berbalik. Anak-anak menolak dibawa ke hutan karena mau sekolah. Karena ada anak yang ditinggalkan di dusun, mereka harus pulang untuk melihat anaknya. Sekolah berhasil menahan warga agar tidak lagi nomaden,” kata Umi Nur.
Ketua RT Dusun Tombiobong Israil mengungkapkan, mencari hasil hutan, terutama rotan dan getah dari pohon damar, merupakan kegiatan turun-temurun suku Loinang. Namun, melalui program pertanian dan kebun, kini warga perlahan mulai menjalani aktivitas berladang, baik untuk komoditas musiman maupun tanaman tahunan. Ia menyebut tanaman nilam dan jagung menjadi tumpuan harian, sedangkan padi biasanya mulai ditanam menjelang musim hujan sekitar Desember.
Belakangan, keberhasilan beberapa warga yang menanam kelapa sawit di tepi jalan desa memantik minat warga lain untuk menggarap tanaman perkebunan jangka panjang. “Kalau bertani, warga sudah bertani. Tanamannya bervariasi. Kalau untuk musiman, ada padi ladang, nilam, dan jagung. Kalau untuk tahunan, sekarang warga mulai ada kelapa sawit dan cokelat,” katanya.
Menurut Israil, warga Dusun Tombiobong sangat bersyukur dan berterima kasih dengan kehadiran fasilitas dasar seperti sekolah dan aliran air bersih yang mengubah kehidupan suku Loinang. Termasuk juga hadirnya listrik dari PT PLN ke dusun mereka sejak tiga tahun lalu.
”Untung ada PLN pemerintah yang masuk menyala di rumah-rumah kami. Kalau tidak, dusun ini gelap gulita. Dengan sekolah dan air bersih, terus terang kami sangat bersyukur. Air bersih mengalir lancar ke rumah-rumah warga,” ucapnya.
Meski demikian, Israil juga menyampaikan, hidup dari ladang tetap menyimpan kerentanan besar. Apalagi saat musim kemarau panjang seperti kekeringan empat bulan terakhir telah mematikan tanaman jagung warga akibat belum adanya pasokan air irigasi memadai. Mereka berharap ada perhatian dari pemerintah daerah terkait hal tersebut.
Di luar itu, Umi Nur berharap adanya bantuan pemerintah daerah untuk penambahan gaji bagi para tenaga kependidikan dan guru di Dusun Tombiobong tersebut. Selama ini para guru di sekolah Dusun Tombiobong hanya menerima honor Rp 450.000 per bulan yang merupakan hasil patungan Lazismu dan Universitas Muhammadiyah Luwuk.
“Bantuan operasional dari bupati pernah mengalir selama delapan bulan melalui uang pribadi bupati, setelah itu terhenti total,” kata Umi Nur.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan keberhasilan menghadirkan akses air bersih dan penerangan bagi komunitas adat terpencil membuktikan keterisolasian dapat ditembus melalui kolaborasi tiga pihak, yakni masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
Bahkan praktik pemberdayaan di Tombiobong telah mencerminkan bekerjanya prinsip utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni no one left behind (tidak ada seorang pun yang tertinggal).
”Salah satu prinsip dari SDGs adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Inisiatif dari Aisyiyah yang dibantu oleh Pertamina-Medco merupakan inisiasi yang sangat bagus, dan saya lihat Bapak Bupati juga ikut berkontribusi, mendorong, dan meresmikan ini. Akhirnya tiga pihak terlibat masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah,” katanya.
Menurut Pungkas, komunitas adat terpencil yang telah memilih untuk hidup menetap memerlukan intervensi afirmatif dari negara dan pemangku kepentingan agar hak-hak dasarnya terpenuhi secara bertahap.
Terkait perbaikan honor bagi guru di sekolah swasta daerah terpencil seperti di Tombiobong, Pungkas memastikan bahwa pemerintah pusat sedang memformulasikan skema subsidi gaji bagi guru swasta. Apalagi presiden juga telah meminta adanya program pendidikan gratis bagi sekolah negeri hingga swasta secara terpadu.
”Gaji tenaga pendidik itu termasuk yang sedang kita hitung. Karena salah satu komponen yang bisa meringankan biaya operasional sekolah adalah komponen gaji. Jadi semacam mensubsidi gaji yang selama ini ditanggung oleh pihak swasta atau yayasan. Skenario terbaiknya sedang dirumuskan,” ujar Pungkas.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Pupung Diliyanto mengatakan, problem jalur transportasi yang kerap lumpuh total saat air Sungai Sinorang meluap, bakal diprioritaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
”Insya Allah ke depan melalui perencanaan yang lebih realistis, infrastruktur daerah terpencil akan menjadi prioritas pertama kami. Termasuk di daerah Tombiobong tadi, salah satu contohnya itu. Jika kita bisa memberikan fasilitas dasar jalan dan jembatan, maka akses perekonomian dan layanan dasar lainnya akan terbuka,” papar Pupung.
Terkait dengan insentif gaji layak bagi para guru, Pupung menyatakan bahwa Bappeda tengah mencari celah regulasi. ”Kasus guru Aisyiyah di Tombiobong sedang kita kaji. Kemarin Pak Bupati memberikan kontribusi dari dana pribadi. Nanti kita kaji ruang-ruang regulasi mana di daerah yang bisa dikerjasamakan,” kata Pupung.
Komentar (0)