APBD Kabupaten Kediri 2027 Diajukan Rp3,147 Triliun, TKD Turun Rp200 Miliar

Ringkasan Berita

• Pemkab Kediri mengajukan Raperda APBD 2027 dengan total anggaran sebesar Rp3,147 triliun.
• Pendapatan daerah ditargetkan Rp2,927 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan Rp3,097 triliun.
• Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan Rp200,034 miliar dibandingkan pendapatan transfer dalam KUA-PPAS APBD 2027.
• Pemkab Kediri memprioritaskan pelayanan dasar, optimalisasi PAD, penguatan UMKM, transformasi digital, dan inovasi daerah.

Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,147 triliun. Di tengah penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah tetap memprioritaskan pelayanan dasar dan pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri.

Dalam rancangan anggaran tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,927 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,097 triliun.

Wakil Bupati yang akrab disapa Mbak Dewi itu menjelaskan, penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan berupa penurunan alokasi TKD sebesar Rp200,034 miliar dibandingkan dengan pendapatan transfer dalam KUA-PPAS APBD 2027.

Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap rencana pendapatan dan belanja agar program prioritas tetap dapat berjalan.

“Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan rencana pendapatan dan belanja secara cermat, terukur, serta bertanggung jawab tanpa mengabaikan program prioritas,” jelasnya.

Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp2,927 Triliun

Berdasarkan rancangan APBD 2027, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kediri terdiri dari tiga komponen utama.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp933,487 miliar. Kemudian pendapatan transfer direncanakan mencapai Rp1,993 triliun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5 juta.

Di sisi belanja, Pemkab Kediri merencanakan anggaran sebesar Rp3,097 triliun.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp220,085 miliar dan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp49,677 miliar.

Penurunan alokasi TKD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan postur anggaran tersebut. Karena itu, pemerintah daerah mengarahkan kebijakan fiskal pada optimalisasi sumber pendapatan daerah serta pengendalian belanja agar tetap sesuai kemampuan keuangan.

Pelayanan Dasar dan Ekonomi Kerakyatan Jadi Prioritas

Untuk menghadapi keterbatasan transfer pusat, Pemkab Kediri mengarahkan kebijakan anggaran pada optimalisasi PAD, pemenuhan pelayanan dasar, serta pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Arah pembangunan Kabupaten Kediri pada 2027 mengusung tema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Akselerasi Transformasi Digital dan Inovasi Daerah.”

Tema tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah fokus pembangunan, antara lain penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dewi menegaskan setiap program yang direncanakan harus memiliki sasaran yang jelas dan indikator manfaat yang dapat diukur.

“Setiap program harus memiliki sasaran terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi pemerintah daerah dan DPRD diperlukan,” tambahnya.

Raperda APBD 2027 Masuki Tahap Pembahasan

Setelah penyampaian penjelasan Bupati Kediri atas Raperda APBD 2027, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kediri.

Masukan dan tanggapan dari masing-masing fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan sebelum rancangan anggaran tersebut memasuki proses selanjutnya.

Pembahasan ini menjadi tahapan penting untuk mencermati kesesuaian antara target pendapatan, rencana belanja, serta prioritas pembangunan daerah di tengah penurunan transfer dari pemerintah pusat.

Melalui APBD 2027, Pemkab Kediri berharap program pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta efektivitas penggunaan anggaran. [ADV PKP/nm]