Pemerintah menggandeng sekitar 400 perusahaan pertambangan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Keterlibatan perusahaan tambang itu melengkapi dukungan hampir 200 perusahaan perkebunan dan kehutanan, yang sebelumnya telah berpartisipasi dalam pengendalian karhutla.
Hanif Faisol Nurofiq Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan mengatakan, keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk memperkuat penanganan kebakaran melalui pemanfaatan sumber daya, peralatan, dan personel yang dimiliki perusahaan.
“Jadi semuanya terlibat. Kemarin yang dari sektor kehutanan dan perkebunan terlibat hampir 200 pengusaha, perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan. Hari ini yang kita undang ada 400 unit usaha di sektor pertambangan dan tadi telah menyatakan langkah-langkah tindak lanjut,” kata Hanif di Jakarta, Jumat (6/11/2026), dilansir Antara.
Pernyataan itu disampaikan seusai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Kalteng
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pelaku usaha pertambangan, Edy Pratowo Wakil Gubernur Kalteng, serta jajaran pemerintah daerah.
Hanif menjelaskan, pemerintah akan menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui pembahasan teknis bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang.
Pembahasan itu dilakukan untuk menyusun langkah operasional yang terintegrasi, sehingga dukungan perusahaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kebakaran di lapangan.
Menurutnya, seluruh perusahaan pertambangan yang terlibat akan dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng. Dengan demikian, pemanfaatan peralatan, personel, dan kemampuan teknis perusahaan dapat diarahkan ke lokasi yang membutuhkan penanganan segera.
“Jadi kegotongroyongan ini menjadi penting. Akan terlibat hampir 400 unit usaha (sektor pertambangan) yang dikoordinir oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah,” ujar Hanif.
Dia menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mempercepat pengendalian karhutla sekaligus mencegah dampak kebakaran yang lebih luas terhadap masyarakat.
Selain membantu proses pemadaman, keterlibatan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat mitigasi dan pemulihan lingkungan, terutama di kawasan yang rawan mengalami kebakaran saat musim kemarau.
Pemerintah juga berharap kerja sama tersebut menjadi contoh pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk mendukung penanganan bencana secara bersama-sama.
Sementara itu, Edy Pratowo Wakil Gubernur Kalteng mengatakan, kebakaran hutan dan lahan telah berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kesehatan, kegiatan ekonomi, hingga transportasi udara.
Kabut asap akibat karhutla, menurutnya, turut mengganggu operasional penerbangan di sejumlah wilayah Kalteng. Karena itu, pemerintah provinsi (Pemprov) tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga kelembapan kawasan gambut melalui pembangunan sumur bor dan pengelolaan tata air.
Edy menjelaskan, kebutuhan personel pemadaman cenderung meningkat ketika kebakaran meluas. Namun, ketersediaan sumber air jadi faktor penting agar petugas dapat bekerja secara efektif di lapangan.
Pemprov Kalteng juga menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak, mulai dari bahan pangan, air bersih, hingga vitamin dan fasilitas ruang oksigen.
Selain itu, pemerintah daerah memberikan perlindungan asuransi bagi relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Untuk jangka panjang, Pemprov Kalteng menyiapkan pembangunan sumur bor dan tandon air bersih guna menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang. (ant/bil/faz)
Komentar (0)