HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Perang kelompok yang terjadi di Kota Makassar dalam beberapa waktu belakangan kembali marak. Kondisi ini sudah sangat meresahkan masyarakat.
Itu sebabnya, seluruh stakeholder terus bahu membahu untuk mengatasi hal ini. Pihak kepolisian terus bekerja dan memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga.
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis A Misbah menyampaikan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan APH terkait hal ini. Dia menegaskan, mereka senantiasa berupaya untuk memaksimalkan peran di tengah-tengah masyarakat.
“Hari ini saya mewakili Ketua DPRD untuk silaturahmi dengan Kapolrestabes, TNI, dan Kejaksaan di Polrestabes Kota Makassar. Kedatangan kami ini bentuk bersinergi dengan pemerintah kota, Polri, dan TNI, dalam mencegah serta mengatasi perang kelompok dan geng motor,” ucapnya.
Legislator Hanura itu juga menyampaikan, pihaknya sudah memberi penegasan kepada Polri dan TNI, untuk melakukan tindakan tegas kepada para pelaku perang kelompok dan geng motor yang selama ini sudah menelan babyak korban.
”Kami mewakili masyarakat meminta kepada Polri dan TNI untuk menindak tegas pelaku perang kelompok dan geng motor. Sudah banyak korban, kurang lebih lima orang meninggal dunia dalam dua tahun terakhir, termasuk yang kena busur,” jelasnya.
Dia juga mengimbau kepada camat dan lurah untuk berperan aktif, turun ke warga, mengedukasi anak muda, agar tidak melakukan perang kelompok. Sebab ini hanya merugikan orang yang tidak bersalah. Selain itu, dia juga menilai jika Makassar kacau, maka banyak hal yang tidak bisa berjalan dengan baik di pemerintahan.
”Oleh karena itu, sinergi antara DPRD Kota Makassar, Pemkot dalam hal ini camat, lurah, dan RT/RW, serta tokoh masyarakat, ayo bersama-sama mengimbau dan mencegah perang kelompok serta geng motor terus berlanjut,” imbaunya.
Dalam kesempatan itu, Muchlis juga menyampaikan, cara mencegah yang paling efektif adalah dengan melakukan pendekatan tokoh masyarakat kepada tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
”Seperti di Manggala, sekarang ini sudah tidak terlihat lagi perang kelompok, khususnya di Manggala Parang. Karena kami rajin ikut menemui anak-anak muda dan tahu semua pelakunya,” jelasnya.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman juga mengaku, kondisi ini patus diatasi. Kata dia, pemerintah perlu membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar anak-anak bisa bekerja dan memiliki kegiatan yang positif.
”Data juga yang dihimpun kepolisian memperlihatkan beberapa anak yang terlibat perang kelompok adalah anak tidak sekolah. Jadi kami imbau Disdik untuk mengambil data anak-anak tidak sekolah itu untuk disekolahkan kembali. Ada memang programnya, kan semua anak harus sekolah,” tuturnya.
Selain itu, dia juga meminta kepada kepolisian dan TNI untuk bertindak tegas. Akan tetapi, tidakan itu juga harus terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ”Ini sudah mengancam jiwa dan nyawa orang lain. Tapi mereka ini anak-anak kita, jadi mari sama-sama kita bina anak-anak itu, supaya tidak ikut perang kelompok lagi,” harapnya.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto meminta, semua hal yang bisa memicu keberlanjutan perang kelompok perlu diredam. Termasuk mengekspose kondisi yang bisa menimbulkan ketersinggungan antar kelompok.
”Terkait dengan pertikaian/perang kelompok di Makassar, mohon untuk tidak terlalu mengekspos kegiatan tawuran antar warga. Karena ini bisa memicu emosi dari kelompok yang merasa kalah, dan yang menang merasa bangga,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan, peran tokoh masyarakat dan pemerintah kota sangat penting untuk meredam hal ini. Termasuk juga para legislator yang selama ini dianggap mampu menyatukan soliditas masyarakat di wilayahnya. (wid)
Komentar (0)