JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027 belum akan berlaku pada Januari tahun depan. Pemerintah masih membahas batas baru yang akan menggantikan ketentuan dasar Rp54 juta setahun, yang sudah bertahan sekitar satu dekade.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan mengenai hal itu belum rampung.
“Jadi pembahasannya ini belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan di Januari. Jadi mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Ketika ditanya apakah kenaikan PTKP akan diterapkan pada pertengahan 2027, Airlangga juga belum memberikan kepastian.
Baca Juga: BPS: Konsumsi Rumah Tangga Kontributor Terbesar Ekonomi Triwulan III 2026
Dia mengatakan waktu pelaksanaannya masih harus dipertimbangkan dan dievaluasi terlebih dahulu oleh lintas kementerian.
Adapun kenaikan PTKP disiapkan untuk mendukung daya beli masyarakat. Besaran penyesuaiannya akan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Sebagai informasi, saat ini PTKP dasar bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan sebesar Rp54 juta setahun, atau setara Rp4,5 juta per bulan. Ketentuan tersebut berlaku sejak 2016.
Kenaikan batas itu berpotensi mengurangi bagian penghasilan yang dikenai pajak. Dengan penghasilan dan kondisi lain yang sama, PTKP yang lebih tinggi dapat memperkecil dasar penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sehingga beban pajak pekerja berkurang.
Baca Juga: Kerja 1 Jam Seminggu Sudah Disebut Bekerja, BPS Jelaskan Penghitungan Pengangguran
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dina Karina Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- penghasilan tidak kena pajak
- ptkp
- batas ptkp naik
- pajak penghasilan
- menko perekonomian
- airlangga hartarto
Komentar (0)