Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir 2026 hingga sepanjang 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, insentif tersebut mencakup bantuan pangan, subsidi upah, diskon transportasi, insentif pajak, hingga subsidi perumahan.
“Capaian pertumbuhan yang sebesar 5,47% ini sudah on the right track dengan fundamental yang kuat. Investasi terus meningkat, tentu dukungan kebijakan yang terarah terus akan dijalankan dan tentu terdapat berbagai macam tantangan yang perlu diselesaikan,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (5/11).
Salah satu stimulus yang didorong pemerintah adalah pembukaan rekening baru dengan saldo awal Rp 50.000. Program ini menyasar 25,16 juta penduduk dewasa.
Pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras kepada 33,24 juta keluarga. Selain itu, terdapat bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 900 ribu bagi 13,3 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi (UMP).
Untuk mendorong mobilitas masyarakat selama libur Nataru 2026-2027, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif transportasi. Salah satunya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.
Insentif tiket pesawat tersebut berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027 dan ditargetkan menjangkau 3,75 juta penumpang.
Pemerintah juga memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30% untuk 1,04 juta penumpang. Diskon berlaku pada periode 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.
Sementara untuk transportasi laut, pemerintah menargetkan insentif bagi 414 ribu penumpang kapal Pelni. Periode perjalanan yang mendapatkan insentif berlangsung pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Selain itu, tarif jasa pelabuhan digratiskan oleh ASDP di 14 pelabuhan. Kebijakan ini ditargetkan menjangkau 1,42 juta orang selama periode 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus untuk memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan konsumsi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja untuk tahun 2027.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah akan melanjutkan program magang nasional dengan target 150 ribu peserta. Program vokasi nasional juga akan ditingkatkan dengan sasaran 300 ribu peserta.
Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dari sisi perpajakan, pemerintah menyiapkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi masyarakat dengan penghasilan hingga Rp10 juta perbulan. Kebijakan tersebut akan diikuti penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
Pemerintah juga memberikan pembebasan PPN atas emas perhiasan dengan kadar 99,9%. Airlangga menyebut kebijakan tersebut menjadi perubahan dari standar sebelumnya yang menggunakan kadar 99,99%.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan kematian sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah.
Di sektor perumahan, pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar, dengan batas maksimal harga rumah Rp5 miliar. Pemerintah juga menyiapkan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tanggung dengan bunga tetap 6%.
Stimulus UMKM dan Kredit Perempuan PrasejahteraPemerintah juga mendorong pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran kredit program. Airlangga menyebut realisasi kredit program telah mencapai Rp 303,9 triliun atau 92,17% dari plafon yang tersedia.
Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada 4,37 juta debitur dan menyerap 13,13 juta tenaga kerja. Sebanyak 68% pembiayaan juga telah dialirkan ke sektor produktif.
“Jadi ini terjadi perubahan di mana biasanya kebanyakan ke sektor konsumtif tetapi kali ini sektor produktifnya sudah meningkat,” kata dia.
Adapun stimulus terbaru yang disiapkan pemerintah adalah kredit bagi perempuan prasejahtera dengan bunga 8%. Program ini menyasar 1,7 juta debitur.
Komentar (0)