Bank Pembangunan Asia atau ADB memberikan dukungan berupa pendanaan sejumlah program transformasi layanan kesehatan primer dan sanitasi nasional. Investasi di bidang kesehatan itu dipandang penting bagi masa depan Indonesia, terutama generasi mendatang.
Salah satu program yang tengah berjalan adalah Supporting Essential Health Actions and Transformation atau SEHAT, kerja sama pemerintah Indonesia dengan ADB. Pembiayaan oleh ADB berupa pinjaman berbasis hasil (results-based lending) senilai 350 juta dolar AS untuk memperkuat pilar transformasi layanan primer, sumber daya manusia kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai instansi pelaksananya. Program tersebut dilaksanakan 2023 hingga Juni 2026 dan diperpanjang sampai Desember 2027.
Pada aspek fasilitas, penguatan layanan kesehatan juga didukung melalui proyek Primary Healthcare and Public Health Laboratories Upgrading and Strengthening atau PLUS berupa dukungan pengadaan, pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan bagi fasilitas kesehatan primer. Total pembiayaan proyek ini senilai 878,96 juta dolar AS, terdiri dari pembiayaan ADB senilai 650,20 juta dolar AS dan dana pendamping 228,76 juta dolar AS.
Manfaat program penguatan layanan kesehatan primer tersebut terlihat di Puskesmas Minasa Upa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/10/2026). Puskesmas itu telah mendapatkan bantuan satu unit kursi perawatan gigi (dental chair) dan laringoskop.
Bintang Allumapparenta (23), salah satu warga Kota Makassar yang telah memanfaatkan layanan itu. Ia baru saja menjalani penambalan gigi di Poli Gigi. Gangguan pada giginya terdeteksi saat mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas tersebut.
Bintang, lalu diarahkan ke Poli Gigi untuk penanganan lebih lanjut. Ia tidak perlu dirujuk ke rumah sakit karena bisa ditangani di pelayanan kesehatan primer. Selain itu, ia juga tidak perlu lagi ke klinik gigi yang jaraknya lebih jauh. Jarak Puskesmas tersebut hanya beberapa puluh meter dari kediamannya sehingga bisa ditempuh dengan berjalan kaki.
”Kalau ke klinik gigi juga terlalu mahal, biayanya bisa mencapai Rp 500.000 dalam sekali kontrol. Sedangkan di Puskesmas gratis dengan BPJS,” ungkapnya saat ditemui di Puskesmas Minasa Upa, Kota Makassar, Rabu (21/10/2026).
Nurpaidah, dokter penanggung jawab Poli Gigi Puskesmas Minasa Upa, menuturkan, sebelum ada bantuan kursi perawatan gigi, Puskesmas itu tidak bisa melayani penambalan gigi yang menggunakan laser dan penanganan pembersihan karang gigi (scaling). Setelah ada bantuan kursi perawatan gigi, pelayanan tersebut sudah bisa dilakukan sejak Januari 2026.
”Pelayanan menjadi lebih optimal. Sebelumnya jika ada keluhan serupa, harus dirujuk ke rumah sakit terdekat,” ujarnya.
Nurpaidah menuturkan lebih lanjut, peralatan itu juga turut menunjang bagi warga yang menjalani CKG. Puskesmas Minasa Upa juga berperan strategis karena melayani pasien dari daerah sekitarnya khususnya Kabupaten Goa.
Kepala Puskesmas Minasa Upa Sri, menuturkan, dengan bantuan peralatan dari ADB melalui Kemenkes, pihaknya akan memaksimalkan pelayanan. Adanya kursi perawatan gigi membuat rujukan dari Poli Gigi ke rumah sakit terdekat berkurang karena bisa ditangani di tingkat Puskesmas.
Sejak ada kursi perawatan gigi peningkatan jumlah pasien berkisar 30-40 orang per hari. Bahkan, pada periode Februari-September 2026 saja ada peningkatan kunjungan ke Poli Gigi sekitar 3.058 pasien.
”Peningkatan kunjungan itu juga tidak terlepas dari adanya CKG yang membantu mendeteksi kesehatan gigi warga, lalu ditindaklanjuti di Poli Gigi,” tutur Sri.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah Sirajuddin, menuturkan, pihaknya berkomitmen mentransformasi layanan primer. Peralatan tersebut penting bagi daerah dalam integrasi layanan primer dalam program Kemenkes. Pihaknya harus memaksimalkannya di 47 Puskesmas, Kota Makassar.
”Dengan adanya peralatan tersebut Puskesmas bisa meningkatkan layanan paripurna kepada masyarakat. Dari 20 jenis peralatan (item) yang dibutuhkan, pihaknya sudah mendapatkan tiga jenis peralatan,” tuturnya.
Ia berharap, Kota Makassar terus mendapat dukungan. Terlebih, tantangan transformasi pelayanan primer sangat tinggi. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, juga menjadi barometer kesehatan di provinsi tersebut.
Kepala Tim Kerja Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Kemenkes Tiodora Sidabutar, dalam kesempatan itu, menjelaskan, program SEHAT merupakan kerja sama dengan ADB berupa pinjaman program. Ada bantuan teknis (technical assistance) sekitar 2 juta dolar AS atau sekitar Rp 15 miliar, di antaranya untuk merekrut beberapa konsultan pusat guna memperkuat data CKG dan promosi kesehatan.
Sedangkan proyek PLUS untuk pengadaan alat-alat kesehatan, termasuk kursi perawatan gigi, berperan penting dalam menentukan cakupan skrining. Terlebih lagi, masalah pada gigi masuk dalam lima besar temuan CKG tahun lalu.
”Hasil CKG menunjukkan, masalah kesehatan gigi menjadi salah satu temuan yang memerlukan tindak lanjut. Jadi, antara alat-alat yang diberikan ke Puskesmas dengan CKG serta program-program lainnya sangat berhubungan,” ungkap Tiodora.
Tiodora menuturkan lebih lanjut, capaian CKG secara nasional tahun ini ditargetkan 132 juta orang. Dari target tersebut yang tercapai saat ini sekitar 106 juta orang. Pihaknya optimistis akan bisa mencapai target secara nasional hingga akhir tahun.
Proyek PLUS hadir untuk memenuhi itu. Tahun ini, pihaknya berharap mendapatkan 48 jenis alat kesehatan sesuai standar bagi Puskesmas. Sebanyak 15 jenis di antaranya sudah masuk tahap kontrak. Sesuai jadwal pengadaan, sampai 2027 semuanya sudah berkontrak.
Vendor memerlukan waktu untuk memproduksi alat kesehatan dalam jumlah banyak. Oleh sebab itu, masa kontrak agak panjang, lebih dari satu tahun. Belum lagi proses distribusi ke berbagai wilayah di Tanah Air. Setiap Puskesmas memiliki kebutuhan peralaan yang bervariasi sesuai usulan daerah. Di Indonesia terdapat sekitar 10.000 Puskesmas.
Selain penguatan layanan kesehatan primer, kerja sama pemerintah Indonesia dengan ADB juga mencakup proyek pengelolaan sanitasi perkotaan atau Metropolitan Sanitation Management Invesment Project (MSMIP). Salah satu proyek telah rampung adalah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Losari, Kota Makassar. Fasilitas seluas sekitar 2 hektar itu telah diresmikan pada Februari 2024.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Zuhaelsi Zubir, menuturkan, kapasitas layanan fasilitas tersebut 16.000 meter kubik per hari dengan target sambungan rumah dan juga komersial. Fasilitas itu dapat melayani sekitar 41.667 keluarga di empat kecamatan, yaitu Mamajang, Mariso, Makassar, dan Ujung Pandang.
Sanitasi di Kota Makassar memang suatu hal paling mendasar dan diperlukan penanganan dari pemerintah Kota Makassar. Selain itu, diperlukan edukasi kepada warga agar memiliki kesadaran menjaga sanitasi. Dengan begitu, lingkungan di sekitar lebih sehat.
Pemerintah Kota Makassar telah menganggarkan setiap tahun untuk meningkatkan sambungan rumah. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga intensif menyosialisasikan kepada masyarakat agar melakukan penyambungan ke SPALDT.
”Anggaran per tahun untuk penyambungan dimulai 2024 dengan mengalokasikan Rp 500 juta. Alokasi anggaran meningkat setiap tahun. Hingga tahun lalu, anggarannya sekitar Rp 8 miliar. Pemasangannya gratis,” kata Zuhaelsi.
Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas PU Kota Makassar Rahmi Indry Sam, menambahkan, dari 16.000 meter kubik per hari kapasitas SPALDT, yang terpakai baru sekitar 2.000 meter kubik per hari, termasuk sambungan hotel.
Hingga 2025 terdapat 582 sambungan rumah. Sementara 500 sambungan rumah sedang berproses. Jika sambungan itu telah selesai, maka pada akhir tahun jumlahnya akan mencapai 1.082 sambungan rumah. Kemudian tahun depan sudah direncanakan 750 sambungan rumah.
”Untuk perhotelan ada 28 hotel yang sudah tersambung,” ujar Rahmi.
Komplek Asrama Mattoangin salah satu lokasi yang telah terhubung dengan SPALDT sejak 2024. Kepala Asrama Mattoangin, Mayor (Pur) M Yunus, menuturkan, di asrama itu terdapat 450 keluarga. Pemanfaatan fasilitas pengolahan air limbah sangat berguna bagi asrama. Dulu, parit di sekitar asrama menjadi tempat warga buang air. Sejak tersambung dengan fasilitas pengolahan air limbah, sanitasi menjadi lebih tertata.
”Awalnya, banyak penghuni asrama belum paham arti instalasi pengolahan air limbah untuk kesehatan dan kebersihan. Namun setelah terpasang baru mengerti bermanfaatnya. Rumah saya pertama yang tersambung sebagai contoh,” ungkapnya.
Yunus menuturkan lebih lanjut, kini dari 450 keluarga di asrama, masih sekitar 30 keluarga yang belum terpasang dengan instalasi pengolahan air limbah. Jika tidak ada halangan, akan tersambung tahun ini.
Dikutip dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025-2029, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman di kota yang berpenduauk sekitar 1,48 juta jiwa itu menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Capaian itu menunjukkan adanya perbaikan, meskipun masih tergolong kecil.
Pada 2020, hanya 0,64 persen rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman. Angka ini secara bertahap terus meningkat menjadi 1,64 persen pada 2021, kemudian 2,74 persen pada 2022, dan 4,56 persen pada 2023. Pada 2024, sebanyak 8,45 persen rumah tangga memiliki septik tank sesuai standar dan dilakukan penyedotan secara berkala minimal tiga tahun sekali, serta rumah tangga yang terkoneksi melalui sambungan rumah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal skala lingkungan dan kawasan.
Meskipun dalam lima tahun terakhir capaian akses sanitasi aman meningkat, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Fakta bahwa 91,55 persen rumah tangga di Kota Makassar belum memiliki akses sanitasi aman, merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian serius.
Selain di Kota Makassar, fasilitas serupa telah dibangun di Kota Jambi dan Pekanbaru (Riau) dengan total biaya 301,81 juta dolar AS, terdiri dari pembiayaan ADB 79,36 juta dolar AS, pembiayaan bersama ASEAN Infrastructure Fund senilai 35,45 juta dolar AS, hibah pemerintah Australia 47,65 juta dolar AS, dan pemerintah Indonesia 139,35 juta dolar AS.
Total kapasitas tiga fasilitas pengolahan air limbah mencapai 31,7 megaliter per hari dan sudah beroperasi bersama dengan jaringan saluran limbah 159,4 kilometer yang sudah terpasang. Sambungan yang sudah terpasang sejauh ini 1.475 rumah tangga dan 147 properti komersialm sistem tersebut diperkirakan akan melayani lebih dari 34.000 rumah tangga dan 10.400 properti komersial.
Country Director Indonesia Resident Mission ADB Bobur Alimov, saat mengunjungi Puskesmas Minsa Upa dan SPALDT Losari, Rabu (21/10/2026), menuturkan, pelayanan kesehatan masyarakat sangat penting. Hal itu merupakan program pemerintah dalam mentransformasi layanan kesehatan.
”Kami berkolaborasi untuk memberikan dukungan,” kata Bobur.
Investasi dalam bidang kesehatan sangat penting bagi Indonesia karena investasi bagi generasi ke depan. Puskesmas merupakan bagian penting dalam kesehatan publik. ADB bekerja sama dengan pemerintah Indonesia mengimplementasikan program tersebut di beberapa kawasan.
Bobur menuturkan lebih lanjut, pihaknya juga mendukung program sanitasi. Sanitasi bukan hanya terkait pengolahan limbah, tetapi juga berperan penting dalam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, ADB sangat mendukung dengan menjadi rekan pemerintah.
”Bumi sebetulnya mempunyai kemampuan memulihkan diri sendiri. Namun, kita tidak bisa diam, harus membantu bumi memulihkan keadaannya. Limbah selain tidak enak dipandang juga sangat tidak baik untuk kesehatan,” tururnya lagi.
Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, akademisi, peneliti, dan klinisi Ari F Syam, Minggu (25/10/2026), menilai, perlunya memahami apa yang diperlukan Puskesmas di daerah-daerah. Sejauh mana alat kesehatan dibutuhkan Puskesmas.
Tingkat mobilitas petugas kesehatan di Puskesmas daerah cukup tinggi. Bisa saja ada dokter atau tenaga kesehatan telah dilatih menggunakan perlatan baru. Namun, mereka bisa saja berpindah tugas sehingga peralatan tidak dipergunakan lagi. Belum lagi terkait pemeliharaan alat kesehatan agar bisa berfungsi lebih lama serta ketersediaan listrik untuk mengoperasikannya.
Menurut Ari, masalah utama saat ini adalah pengadaan dokter dan tenaga kesehatan di daerah. Jika memiliki anggaran, pemerintah perlu mengalokasikan insentif bagi dokter maupun perawat agar bersedia bertugas di Puskesmas daerah.
Ketersediaan obat juga memegang peranan penting. Dengan peralatan kesehatan yang canggih, penyakit seseorang bisa didiagnosa. Namun, diagnosa yang tepat tidak banyak membantu jika obat tidak tersedia.
Terkait instalasi pengolahan air limbah, Ari menilai, masyarakat hendaknya mendapat sosialisasi tentang fasilitas pengolahan air limbah di sejumlah daerah tersebut. Apalagi, masalah infeksi saluran pencernaan atau yang kerap disebut masyarakat muntaber terbilang masih tinggi. Oleh sebab itu, instalasi pengelolaan air limbah berperan penting.
Komentar (0)