Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen Tapi Masyarakat Masih Merasa Hidup Susah, Ini Kata BPS

Ilustrasi. Ekonomi RI tumbuh 5,47 persen, tapi sebagian masyarakat masih merasa hidup susah. BPS pun jelaskan angka agregat dan perlunya kajian daya beli lebih mendalam. (Sumber: AI)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026, tetapi mengapa sebagian masyarakat masih merasa hidupnya susah?

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan, angka pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, sedangkan kondisi yang dirasakan setiap kelompok masyarakat bisa berbeda.

Perbedaan itu antara lain berkaitan dengan sektor pekerjaan dan wilayah tempat masyarakat tinggal. Mereka yang berada di sektor dengan pertumbuhan lebih rendah, belum tentu merasakan perbaikan yang sama seperti masyarakat di sektor yang tumbuh lebih tinggi.

BPS menjelaskan hal tersebut saat menanggapi pertanyaan mengenai keluhan sulit mencari kerja dan mahalnya harga barang di tengah pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Menkeu Bantah Pajak Transfer Antarbank Mulai 9 November: PPN Bukan atas Uang yang Dikirim

“Apa yang kita potret dari PDB adalah pertumbuhan secara agregat, baik dari lapangan usaha maupun dari sisi pengeluaran,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, dipantau dari Breaking News Kompas TV. 

Ia menjelaskan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,47 persen dihitung dibandingkan dengan kuartal III 2025 atau secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan kuartal II 2026 yang mencapai 5,29 persen.

Kemudian, kegiatan ekonomi Indonesia mencakup 17 kategori lapangan usaha, yang dapat dirinci menjadi 52 subkategori. Masing-masing memiliki laju pertumbuhan yang berbeda.

“Maka memang kemudian bisa saja orang-orang yang tidak merasa tumbuh itu memang tidak berada pada sektor-sektor yang tumbuhnya cukup tinggi,” ujarnya. 

Baca Juga: Period Poverty dan Pajak Pembalut Viral di Medsos, Apa Itu?

Oleh karena itu, keluhan yang muncul di media sosial dapat menggambarkan kondisi kelompok masyarakat atau wilayah tertentu. Untuk memahami tekanan yang mereka alami, diperlukan data yang lebih spesifik.

“Tentunya di antara 280 juta penduduk Indonesia pasti masih ada yang mengalami tekanan ekonomi. Namun, untuk mengetahui lebih detail diperlukan analisis dengan data yang lebih spesifik lagi,” tutur Edy. 

Ketika ditanya apakah pertumbuhan tersebut sudah tercermin dalam peningkatan pendapatan riil, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah, BPS menyatakan hal itu masih membutuhkan kajian lebih mendalam.

“Memang pertumbuhan ekonomi yang disampaikan dalam rilis ini berupa pertumbuhan ekonomi secara makro," ujarnya.

"Kalau kita ingin melihat lebih detail lagi dari mikronya, khususnya terkait daya beli pada kelompok-kelompok tertentu, apalagi seperti kelompok berpendapatan rendah, perlu dikaji lagi.” 

Baca Juga: Harga Cabai dan Tomat Naik, BPS Catat Inflasi Oktober 2026 Sebesar 0,22 Persen

BPS turut menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. PDB mengukur pertumbuhan aktivitas ekonomi secara riil dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga.

Sementara itu, inflasi mengukur perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat berlangsung bersamaan dengan kenaikan harga kebutuhan masyarakat. 

“Sehingga kita juga perlu untuk tidak hanya menggunakan dua indikator ini saja, namun perlu dibaca bersamaan dengan indikator lain,” ucap Edy. 

Data ketenagakerjaan yang disampaikan dalam rilis yang sama juga memperlihatkan tantangan kualitas pekerjaan.

Baca Juga: Ekspresi Jokowi Saat Ditanya Soal Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 turun menjadi 4,75 persen, tetapi proporsi pekerja informal meningkat dari 57,80 persen menjadi 57,93 persen.

Tingkat setengah pengangguran, yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan, juga naik dari 7,91 persen menjadi 8,68 persen.

BPS menyebut penciptaan lapangan kerja formal perlu mendapat perhatian khusus agar mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Dina Karina Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV