Oleh: Rudy Hartono
Guru Besar Bidang Kesehatan Masyarakat Poltekkes Kemenkes Makassar
Setiap tanggal 12 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN). Tahun 2026, peringatan ke-62 mengangkat tema “Sehat untuk Semua”. Sebuah pesan sederhana, tetapi mengandung tanggung jawab besar.
Sebab, pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar berapa banyak fasilitas kesehatan dibangun atau berapa juta masyarakat terlindungi jaminan kesehatan, melainkan apakah setiap warga benar-benar memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup sehat?.
Bayangkan seorang ibu di pelosok desa yang harus memilih antara membeli lauk bergizi untuk anaknya atau memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.
Sementara itu, di perkotaan, anak-anak semakin akrab dengan minuman manis, makanan tinggi garam, dan aktivitas fisik yang terbatas.
Dua kenyataan yang berbeda, tetapi mencerminkan persoalan serupa: belum meratanya kesempatan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang sehat.
Inilah tantangan besar pembangunan kesehatan Indonesia.
Kita telah bergerak maju dalam memperluas akses pelayanan, tetapi masih harus bekerja keras memastikan kualitas, keberlanjutan, dan keadilannya.
Kemajuan yang Patut Diapresiasi
Transformasi sistem kesehatan nasional telah membuka peluang besar bagi perbaikan pelayanan kesehatan.
Penguatan layanan primer, perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), digitalisasi kesehatan, serta berbagai intervensi gizi merupakan langkah penting yang patut diapresiasi.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa pada akhir 2025, kepesertaan JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen penduduk Indonesia. Ini merupakan capaian besar dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Kemajuan juga terlihat dalam penanganan stunting. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional menurun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024.
Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat kita berpuas diri. Angka nasional sering kali menyembunyikan kesenjangan antardaerah. Sulawesi Selatan, misalnya, masih mencatat prevalensi stunting sebesar 23,2 persen pada 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Artinya, kemajuan pembangunan kesehatan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keberhasilan statistik benar-benar mencerminkan perubahan kualitas kehidupan masyarakat.
Ketika Penyakit Dicegah, Bukan Sekadar Diobati
Selama bertahun-tahun, pelayanan kesehatan cenderung lebih menonjolkan pengobatan dibandingkan pencegahan. Masyarakat datang ke fasilitas kesehatan ketika sakit, sementara edukasi gizi dan pembentukan perilaku sehat belum selalu mendapatkan perhatian yang seimbang.
Padahal, tantangan kesehatan semakin kompleks. Indonesia menghadapi beban ganda masalah gizi: kekurangan gizi dan stunting masih terjadi, sementara obesitas serta penyakit tidak menular terus menjadi persoalan.
Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi obesitas penduduk dewasa sebesar 23,4 persen, meningkat dari 21,8 persen pada 2018.
Kondisi ini memberikan pelajaran penting bahwa membangun rumah sakit saja tidak cukup. Kita juga harus membangun kesadaran masyarakat tentang makanan sehat, aktivitas fisik, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Pencegahan memang tidak selalu menghasilkan perubahan yang langsung terlihat. Namun, satu keluarga yang berhasil memperbaiki pola makannya hari ini berpotensi mengurangi beban penyakit pada masa mendatang.
Karena itu, investasi pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan, bukan sekadar pelengkap pelayanan kuratif.
Keadilan Gizi adalah Tanggung Jawab Bersama
Persoalan gizi tidak dapat diselesaikan hanya dengan meminta masyarakat makan lebih sehat. Nasihat mengonsumsi buah, sayuran, ikan, dan protein berkualitas akan kehilangan maknanya ketika keluarga kesulitan memperoleh pangan tersebut dengan harga terjangkau.
Di sinilah pemerintah harus hadir melalui kebijakan pangan yang berpihak kepada masyarakat. Ketersediaan pangan lokal, stabilitas harga, perlindungan keluarga miskin, air bersih, dan sanitasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan gizi.
Program Makan Bergizi Gratis juga perlu ditempatkan dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kecukupan zat gizi, keamanan pangan, penerimaan anak, serta dampaknya terhadap kesehatan.
Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, memiliki kekayaan pangan lokal seperti ikan, telur, kacang-kacangan, sayuran, dan beragam sumber karbohidrat.
Potensi ini semestinya menjadi kekuatan untuk membangun sistem pangan sehat, terjangkau, dan berkelanjutan.
Saatnya Pemerintah, Akademisi, dan LSM Bergerak Bersama
Mewujudkan kesehatan untuk semua membutuhkan kolaborasi yang melampaui batas kelembagaan.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pelayanan gizi di Puskesmas, memperluas skrining gizi, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, serta menggunakan data untuk menentukan wilayah dan kelompok yang paling membutuhkan intervensi.
Perguruan tinggi kesehatan memiliki tanggung jawab menghasilkan penelitian yang menjawab kebutuhan masyarakat. Mahasiswa gizi dan dietetik dapat diberdayakan bersama kader Posyandu untuk melakukan edukasi, deteksi dini masalah gizi, dan pendampingan keluarga.
Sementara itu, LSM, organisasi kemasyarakatan, PKK, dan komunitas lokal memiliki posisi strategis sebagai penggerak perubahan perilaku sekaligus mitra pengawas pelaksanaan program pemerintah.
Teknologi juga dapat membantu. Konsultasi gizi jarak jauh dan integrasi data kesehatan berpotensi menjangkau masyarakat terpencil, asalkan disertai pendampingan bagi warga dengan keterbatasan akses digital.
Yang dibutuhkan bukan semakin banyak program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan kolaborasi yang memiliki sasaran, pembagian tanggung jawab, dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Dari Seremoni Menuju Perubahan Nyata
Hari Kesehatan Nasional seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar seremoni. Keberhasilan pembangunan kesehatan perlu diukur dari berkurangnya anak yang mengalami stunting, meningkatnya keluarga yang mampu memperoleh pangan bergizi, dan menurunnya risiko penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Indonesia Emas 2045 tidak mungkin terwujud hanya dengan pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi. Fondasi terpentingnya adalah manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki kesempatan hidup yang setara.
Sudah waktunya kita mengubah orientasi pembangunan kesehatan: dari memperbanyak akses menuju memastikan kualitas, dari mengobati penyakit menuju mencegahnya, dan dari keberhasilan angka nasional menuju keadilan bagi setiap keluarga.
Sebab, kesehatan tidak boleh menjadi hak istimewa mereka yang mampu. Gizi yang baik bukan kemewahan, melainkan hak setiap warga negara.
Jika “Sehat untuk Semua” sungguh ingin diwujudkan, keberhasilannya harus terasa sampai ke meja makan keluarga yang paling sederhana, bukan hanya terlihat dalam laporan pembangunan.
Selamat Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-62. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian, serta pelayanan kesehatan yang profesional dan berkelanjutan serta berdampak. (*)
Komentar (0)