Satgas PKH Kejagung Bongkar Jaringan Perusahaan AK, Dugaan Kaitan Jenderal Polisi Bintang 4 Diselidiki

JAKARTA, DISWAY.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tengah memverifikasi perusahaan-perusahaan yang terindikasi memiliki hubungan dengan AK. 

Verifikasi tersebut juga mencakup dugaan keterkaitan perusahaan-perusahaan itu dengan seorang jenderal polisi bintang empat.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakam pihaknya sedang mengidentifikasi seluruh korporasi yang memiliki hubungan vukum dengan AK. 

BACA JUGA:Satgas PKH Ungkap Sosok AK yang Diduga Kendalikan Jaringan Perusahaan Penguasa Hutan Ilegal, Oknum Aparat?

Lahgkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penertiban kawasan hutam yang didugq dikuasai secara ilegal.

"Nah tentu ada verifikasi. Kita mengidentifikasi semua korporasi yang memiliki hubungan-hubungan hukum dengan oknum AK tadi," kata Barita, Rabu, 4 November 2026.

Barita bilang, Satgas PKH menemukan dugaan kuat praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal di sejumlah wilayah Indonesia yang melibatkan AK.

Karena ituu, langkah awal yang dilakukan Satgas adalah mengambil kembali penguasaan kawasan hutan untuk dikembalikqn kepada negarq. 

Selanjutnya, proses kepatuhan dan penegakan hukum akan ditindaklanjuti oleh aparay berwenang.

BACA JUGA:Kasus Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Yusril: Ada Indikasi Ingin Lumpuhkan Kekuasaan Presiden

"Jadi oleh sebab itu langkah pertama penertiban, kembalikan penguasaan negara untuk dilakukan tindakan kepatuhan, dan proses hukum selanjutnya menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum," terangnya.

Sebekumya diwartakan, Satgas PKH akan memperluas penertibam terhadap perusahaam yang terindikasi terafiliasi dengan AK. 

Langkah itu mencakup penguasaan kembali kawasan hutan yang diduga dimanfaatkan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan dalam jaringan tersebuy di seluruh Indonesia. 

Meski begitu, Satgas PKH enggan membeberkan siapa sebenarnya AK. Mereka hanya menyebut bahwa AK yang dimaksud adalah Arif Kurniawan. 

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan keputusan penertiban diambil dalam rapat unsur pimpinan Satgas PKH yang dipimpin Ketua Pengarah sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu, 4 November 2026.