Pantau - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengusulkan sektor industri kreatif masuk dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 guna memperkuat dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah Indonesia.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengatakan pihaknya tengah melakukan pembahasan intensif bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar industri kreatif dapat menjadi bagian dari delapan klaster program prioritas nasional.
Menurut Riefky, masuknya sektor ekonomi kreatif dalam PKPN 2027 akan memberikan keuntungan bagi daerah karena dapat menjadi insentif untuk memperkuat pengembangan potensi ekonomi kreatif setempat.
"Ketika ekonomi kreatif bisa masuk ke dalam PKPN tersebut, tentu itu juga akan menjadi insentif untuk daerahnya," ujar Riefky dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, usulan tersebut telah memasuki tahap pembahasan bersama pihak terkait dan secara substansi memperoleh respons positif dari Bappenas.
Meski demikian, Kemenekraf masih harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi sebelum proses pengesahan Program Kerja Prioritas Nasional 2027 dilakukan.
Apabila disetujui, pengembangan industri kreatif akan memperoleh posisi lebih strategis dalam agenda pembangunan pemerintah dan dapat diterjemahkan melalui berbagai program di daerah.
Kemenekraf Dorong Hilirisasi Industri Kreatif Berbasis Kekayaan IntelektualSalah satu program utama yang disiapkan Kemenekraf adalah hilirisasi industri kreatif berbasis kekayaan intelektual (KI).
Program tersebut dirancang untuk meningkatkan nilai ekonomi berbagai produk, karya, dan potensi kreatif yang dimiliki masyarakat serta pelaku industri kreatif di daerah.
Pelaksanaan hilirisasi industri kreatif akan dilakukan melalui tiga program unggulan, yakni Aktivasi Desa Kreatif, Aktivasi Creative Hub, dan Creative by Indonesia.
Program Aktivasi Desa Kreatif diarahkan untuk mengembangkan potensi kreativitas masyarakat desa agar mampu menjadi sumber kegiatan ekonomi produktif.
Sementara itu, Aktivasi Creative Hub bertujuan memperkuat fasilitas dan ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan ide, menghasilkan karya, serta membangun jaringan usaha.
Adapun program Creative by Indonesia difokuskan pada pengembangan dan promosi produk serta karya kreatif Indonesia agar memiliki daya saing lebih luas.
Ketiga program tersebut diharapkan dapat memperkuat potensi kreatif daerah sekaligus membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Kemenekraf juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program hilirisasi industri kreatif terintegrasi dengan agenda prioritas pembangunan nasional.
Hilirisasi Industri Kreatif Diusulkan Masuk Delapan Klaster Prioritas NasionalRiefky menjelaskan bahwa pemerintah memiliki delapan klaster program prioritas yang menjadi bagian dari arah pembangunan nasional.
Klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, hilirisasi, infrastruktur, serta ekonomi kerakyatan bersama sejumlah klaster prioritas lainnya.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 60 program yang menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah.
Kemenekraf kini mengusulkan agar hilirisasi industri kreatif dapat dimasukkan sebagai salah satu program dalam klaster prioritas tersebut.
"Dan kami juga berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Ada delapan klaster, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan. Dalam klaster tersebut terdapat 60 program, dan hilirisasi industri kreatif sedang kami usulkan," ungkap Riefky.
Melalui usulan tersebut, pemerintah berharap industri kreatif memperoleh dukungan yang lebih terarah dalam pelaksanaan program pembangunan nasional maupun pengembangan ekonomi daerah.
Kemenekraf Minta Pemerintah Daerah Siapkan Anggaran Ekonomi KreatifSelain mendorong dukungan pemerintah pusat, Kemenekraf meminta pemerintah kabupaten dan kota menunjukkan komitmen dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif.
Komitmen tersebut diharapkan diwujudkan melalui penyusunan program pengembangan ekonomi kreatif serta penyediaan anggaran yang memadai.
Dukungan anggaran daerah dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif sekaligus memastikan berbagai program pengembangan dapat dilaksanakan secara konsisten.
Perhatian tersebut juga ditujukan kepada daerah yang telah memperoleh maupun sedang mengupayakan pengakuan sebagai bagian dari jejaring kota kreatif UNESCO.
Pengakuan sebagai bagian dari jejaring kota kreatif UNESCO diharapkan tidak sekadar menjadi status atau prestasi daerah, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi kreatif secara nyata.
Karena itu, kebijakan, program, dan dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten maupun kota diperlukan agar potensi kreatif daerah dapat berkembang secara berkelanjutan.
Kemenekraf menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada daerah yang mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui berbagai kegiatan dan program pendampingan.
Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah, mengembangkan potensi ekonomi kreatif lokal, serta mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai sumber nilai tambah ekonomi.
Melalui usulan masuknya industri kreatif ke dalam PKPN 2027, Kemenekraf berupaya memperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor strategis pembangunan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Komentar (0)