Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi target elektrifikasi angkutan umum perkotaan pada 2030, dari semula dikejar mencakup porsi 90% menjadi 80%. Apa alasannya?
Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Muiz Thohir menjelaskan, saat ini kementeriannya tengah memperbarui peta jalan elektrifikasi angkutan umum perkotaan, di antaranya merevisi target elektrifikasi yang sebelumnya dipandang "ambisius".
“Ternyata memang sepertinya kurang rasional, kami coba revisi dengan berkaca pada situasi dan kondisi saat ini,” kata Muiz, dalam Media Briefing di Jakarta, pada Rabu (4/11).
Sebelumnya, elektrifikasi angkutan umum perkotaan ditargetkan mencapai 90 persen pada 2030. Kini, targetnya digeser menjadi 80 persen pada 2030, berlanjut 90 persen pada 2040, dan 100 persen pada 2045.
Pembaruan peta jalan ini dilakukan Kemenhub dengan sejumlah mitra, salah satunya Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia. Rasionalisasi target ini juga dilakukan setelah kementerian melakukan studi banding di Thailand.
Selain memperbarui target, Kemenhub dengan mitranya juga tengah menyusun peraturan presiden tentang percepatan elektrifikasi angkutan umum perkotaan. Di dalamnya, termasuk akan mengatur soal skema insentif.
“Secara internal sedang dibahas, targetnya mungkin selesai bulan ini untuk internal ya. Kalau bicara membuat peraturan, mungkin prosesnya cukup panjang,” ujar dia.
Di samping itu, Kemenhub bersama ITDP juga mengembangkan platform E-Bus Hub, yang berisi data perkembangan angkutan umum listrik perkotaan di seluruh Indonesia. Platform ini berisi berbagai informasi yang terbuka bagi publik dan ditargetkan menjadi rujukan pemerintah daerah untuk mengadopsi angkutan umum listrik.
Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang menjelaskan, keterbatasan informasi menjadi salah satu hambatan pemerinta daerah untuk mengadopsi angkutan umum atau bus listrik. Pengembangan platform ini, harapannya, bisa menjawab tantangan tersebut.
Selain memetakan kota mana saja yang telah mengoperasikan bus listrik, E-Bus Hub juga memiliki fitur untuk menghitung kebutuhan anggaran, pengurangan emisi, dan dampak ekonomi yang dihasilkan dari operasional bus listrik di daerah.
Fitur lainnya adalah knowledge hub, yang harapannya bisa menjadi referensi studi dan kebijakan yang relevan dengan bus listrik.
“Kami berharap platform ini dapat memperluas akses terhadap informasi, juga mendukung perencanaan yang lebih terarah, sehingga teman-teman pemerintah daerah dapat mengambil keputusan untuk bertransisi ke bus listrik,” ujarnya.
Komentar (0)