Kementerian Sosial mengajak Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyebut sumbangsih NGO internasional tersebut, dalam bentuk apapun, sangat berharga.
Agus Jabo mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Di antaranya melalui program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) serta program-program lainnya.
Namun, Agus Jabo menekankan, pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan tak dapat berjalan sendirian. Menurutnya, usaha tersebut butuh dukungan dari berbagai pihak seperti dunia usaha, lembaga filantropi, kampus, hingga NGO seperti BRAC.
"Kita bekerja sama dengan swasta, termasuk juga dengan filantropi," kata Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).
Oleh karena itu, Agus Jabo mengajak BRAC untuk bersinergi dengan Kemensos dalam mengentaskan kemiskinan. Ia pun berharap, organisasi internasional ini dapat memberikan kontribusi nyata.
"Jadi ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi program kita bersama, bagaimana kemiskinan ini bisa secepatnya selesai. Kita berharap betul kepada semua pihak, makanya kita sangat membuka diri untuk bekerjasama dengan semua pihak agar program pengentasan kemiskinan ini bisa berhasil," katanya.
Agus Jabo juga menyampaikan dukungannya agar Kemensos, BRAC dan Pemda bisa berkolaborasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Ia pun berharap langkah ini bisa menunjukkan hasil yang baik sehingga nantinya dapat diaplikasikan ke daerah-daerah lainnya.
"Ya coba silakan BRAC kemudian melakukan monitoring, baik dari proses maupun hasilnya seperti apa. Kalau bagus, ya nanti kita transfer ke daerah-daerah lain," ujar Agus Jabo.
Sementara itu, Country Lead BRAC, Abdurrahman Syebubakar menyambut baik ajakan pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan. Secara spesifik dia mendorong penguatan pelaksanaan PPSE melalui pendekatan graduasi.
Upaya itu dilakukan untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) tidak hanya mengalami peningkatan pendapatan, tetapi juga memiliki keberdayaan sosial sehingga mampu mandiri dan tidak kembali jatuh dalam kemiskinan.
Salah satu langkah yang diusulkan BRAC adalah melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program, mulai dari pola pendampingan, pemberian pelatihan, hingga tahapan intervensi kepada KPM.
Abdurrahman menilai evaluasi proses penting untuk dilakukan sebelum mengukur dampak atau hasil akhir program. Dengan demikian, berbagai kekurangan dalam pelaksanaan dapat diperbaiki melalui penerapan pendekatan graduasi.
"Yang pertama, harus dilakukan adalah sebenarnya tidak perlu lompat ke outcome-nya, tapi ke proses pelaksanaannya seperti apa, coaching-nya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini yang kita injeksi dengan pendekatan graduasi," jelas Abdurrahman.
"Yang kami tawarkan, usulkan, yang perlu dilakukan segera itu adalah evaluasi prosesnya, Pak Wamen, sehingga nanti mungkin dampaknya itu akan kelihatan setelah 1 atau 2 tahun setelah diinjeksi pendekatan graduasi," sambungnya.
Dalam pendekatan ini, Abdurrahman menjelaskan, pendampingan menjadi salah satu komponen penting.
KPM tidak hanya membutuhkan pendampingan teknis terkait pengembangan usaha, tetapi juga pendampingan sosial dan mental secara intensif agar memiliki motivasi, kepercayaan diri, serta kemampuan untuk mengembangkan kehidupannya secara mandiri.
Lebih lanjut, Abdurrahman mengungkapkan, untuk mendukung pelaksanaan pendekatan graduasi, pihaknya akan memfasilitasi orientasi bersama atau joint orientation bagi para pendamping PKH maupun pendamping yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Abdurrahman menyebut, NTB menjadi salah satu wilayah pilot project pendekatan graduasi tersebut.
"Saya menyebutnya sebagai joint orientation, orientasi bersama antara pendamping PKH dengan pendamping lokal yang disediakan oleh (pemerintah) daerah untuk PPSE. Jadi mereka kita latih secara bersama, bisa saja nanti teman-teman pendamping PKH itu bertindak sebagai supervisor atau kordinator," jelas Abdurrahman.
"Itu yang akan kita lakukan dan difasilitasi oleh BRAC, Pak Wamen, yang di NTB," tambahnya.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos Mira Riyati, Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Kemensos I Ketut Supena, dan Direktur Dayasos Kemensos Radik Karsadiguna.
Sementara itu, dari pihak BRAC hadir Senior Specialist-PDI Ekki Syamsulhakim, Senior Associate-MEL Nabillah Ulfah, dan Program Coordinator - West Sumatra Zulkifli Kahar.
(prf/ega)
Komentar (0)