Zulkifli Hasan Siapkan 30 Kg Beras Gratis untuk 33,2 Juta Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa 30 kilogram beras gratis bagi 33,2 juta kepala keluarga (KK) yang masuk ketegori desik 1 hingga desil 4.

Bantuan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 tersebut akan disalurkan sekaligus.

BACA JUGA: Menko Zulkifli Hasan Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Palu Lancar

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan beras masing-masing 10 kilogram untuk setiap bulan.

Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram per keluarga.

BACA JUGA: Siapa Membidik Zulkifli Hasan?

Ia meminta informasi mengenai program bantuan tersebut disampaikan secara luas agar masyarakat yang berhak mengetahui dan dapat memanfaatkan bantuan pemerintah.

"Ini untuk 33,2 juta kepala keluarga yang masuk desil 1,2,3 dan 4. Mereka akan mendapatkan bantuan beras 10 kilogram untuk Oktober 10 kilogram, November 10 kilogram dan Desember 10 kilogram. Jadi, diberikan sekaligus 30 kilogram," kata Zulhas, Rabu (4/11).

BACA JUGA: Putri Zulkifli Hasan & Uya Kuya Dampingi Pemulangan Jenazah TKW Asal Pringsewu

Menurutnya, masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan dan belum mendapatkan penyaluran tidak perlu khawatir.

Mereka dapat mendatangi kantor Bulog untuk mengambil bantuan terlebih dahulu apabila persediaan beras di rumah sudah habis.

Zulkifli menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan karena tidak mengetahui haknya sebagai penerima bantuan.

"Kalau memang ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan bantuannya belum dibagikan, silakan datang. Masyarakat desil 1 sampai desil 4 yang memiliki kartu penerima bantuan bisa mengambil terlebih dahulu apabila memang sudah tidak memiliki beras," tegas Zulhas.

Selain bantuan pangan gratis, pemerintah juga menyiapkan beras subsidi sebanyak 1 juta ton atau setara 1 miliar kilogram melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Beras SPHP tersebut akan dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau, terutama ketika harga beras di pasaran mengalami kenaikan.

Zulkifli mengatakan masyarakat dapat membeli beras subsidi tersebut melalui Bulog maupun pasar-pasar tradisional yang menjadi saluran distribusinya.

"Kalau harga beras di pasar Rp15 ribu sampai Rp 17 ribu, pemerintah memberikan subsidi sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga Rp12.500 per kilogram," jelas Zulhas.

Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan 380 ribu ton beras yang tersimpan selama satu tahun di Bulog untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan pangan, khususnya pengrajin kue dan pelaku usaha rumahan bihun.

Beras tersebut akan dilelang dengan harga Rp11.000 per kilogram. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah menghentikan impor beras pecah yang sebelumnya digunakan sebagai bahan baku sejumlah industri makanan.

Melalui penyediaan bahan baku tersebut, pemerintah berharap pelaku usaha tetak bisa mempertahankan harga jual produknya tapa harus mengurangi ukuran atau berat produk.

"Para pelaku usaha bisa menghubungi Bulog masing-masing untuk mendapatkan beras tersebut, khususnya untuk kebutuhan produksi bihun dan kue-kue. Tujuannya agar harga produk tidak naik atau ukuran kuenya tidak perlu dikurangi," ungkap Zulhas. 

Tidak hanya beras, pemerintah juga menyiapkan jagung sebanyak 100 ribu hingga 150 ribu ton yang tersedia di Bulog untuk membantu peternak ayam pedaging dan ayam petelur.

"Jagung ini aja dijual dengan harga pokok Rp5.500 per kilogram kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), khususnya peternak yang membutuhkan bahan baku pakan," tutur Zulhas.

Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya produksi peternakan sehingga kenaikan harga pakan tidak berdampak lebih jauh terhadap harga telur dan daging ayam di pasaran.

Zulhas meminta kepala daerah ikut menyosialisasikan empat kebijakan pangan tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah masing-masing.

Menurutnya, informasi mengenai bantuan beras gratis dan beras subsidi perlu terus disampomaikan agar masyarakat mengetahui program yang disiapkan pemerintah.

"Kami meminta para pelaku kepala daerah ikut menyosialisasikan program ini agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui berbagai fasilitas yang telah disiapkan pemerintah," pungkas Zulhas. (mcr35/jpnn)