Pantau - Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, berkomitmen menyediakan lahan untuk pembangunan rumah layak huni bagi sekitar 200 orang tua siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Sidrap yang belum memiliki rumah.
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif mengatakan kebutuhan tersebut diketahui berdasarkan pendataan terhadap keluarga dari 500 siswa Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Rencana penyediaan lahan itu disampaikan Alrif saat melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta Pusat, Selasa, 3 November 2026.
"Kami punya data sebaran, data sebaran orantua siswa yang memang tidak punya rumah, ada sekitar 200 orang," kata Alrif.
Pemkab Sidrap Tawarkan Sejumlah Lahan untuk Pembangunan RumahSyaharuddin Alrif menjelaskan bahwa Pemkab Sidrap telah mengidentifikasi beberapa lahan milik pemerintah daerah yang berpotensi digunakan untuk pembangunan rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat.
Lokasi yang ditawarkan berada di sekitar kawasan Sekolah Rakyat dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidrap.
"Kami punya beberapa tawaran tanah. Ada di dekat Sekolah Rakyat, ada di beberapa kecamatan," kata dia.
Alrif menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Kemensos serta kementerian dan lembaga terkait mengenai rencana pembangunan tersebut.
Koordinasi itu diperlukan untuk membahas aspek teknis dan memastikan program perumahan dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Kemensos Minta Pendataan Ulang Calon Penerima RumahWakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut baik komitmen Pemkab Sidrap dalam menyediakan lahan bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat.
Menurutnya, kerja sama pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan manfaat program pengentasan kemiskinan dapat dirasakan masyarakat.
"Kita senang kalau ada pimpinan daerah yang seperti bapak ini luar biasa, Indonesia butuh orang-orang kayak bapak ini, enggak cuma omon-omon," katanya.
Meski demikian, Agus Jabo mengingatkan bahwa rencana pembangunan rumah harus didahului dengan pendataan ulang terhadap calon penerima manfaat.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan kebutuhan dan kesediaan keluarga siswa untuk menempati rumah yang akan dibangun.
Hal tersebut menjadi perhatian karena para orang tua siswa berasal dari berbagai daerah dan belum tentu bersedia pindah ke lokasi perumahan yang disediakan.
“Intinya harus didata lagi. Dari 500 siswa itu, kalau ada lahan, kemudian kita mau bangun di situ, siapa yang mau tinggal di situ. Yang penting mereka mau tinggal di situ,” katanya.
Program Sekolah Rakyat Fokus pada Pengentasan Kemiskinan KeluargaAgus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin.
Menurutnya, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
Ia menjelaskan terdapat tiga bentuk intervensi utama dalam program tersebut, yakni pendidikan anak, pemberdayaan ekonomi orang tua, dan perbaikan kondisi rumah keluarga penerima manfaat.
“Ini pengentasan kemiskinan secara komprehensif. Di Sekolah Rakyat itu, itu perintah pak Presiden, anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki,” ungkapnya.
Agus Jabo menambahkan bahwa pembangunan rumah perlu diikuti dengan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima manfaat memiliki penghasilan yang lebih baik.
Dengan demikian, bantuan perumahan diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemandirian keluarga, bukan sekadar penyediaan tempat tinggal.
Kemensos Dorong Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Kuliah atau BekerjaSelain persoalan perumahan, Agus Jabo meminta pemerintah daerah memperhatikan masa depan siswa setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rakyat.
Ia menekankan pentingnya membuka akses bagi lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja.
“Kita juga harus pikirkan hilirisasinya, pak. Setelah anak-anak ini lulus mau ditaruh di mana? Karena kalau tidak kerja atau tidak kuliah, berarti kita gagal. Kita kan mau menggraduasi mereka. Sekolah Rakyat itu hanya jalan saja untuk mereka supaya hidup,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan program Sekolah Rakyat harus dilihat dari kemampuan lulusannya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Agus Jabo juga meminta dinas sosial dan pemerintah daerah meningkatkan pendampingan terhadap siswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan menghadapi persoalan sosial.
Pendampingan tersebut dinilai penting untuk mendukung pembinaan karakter, keselamatan, serta perkembangan siswa selama mengikuti pendidikan.
“Kita minta kepada dinas sosial dan tim untuk betul-betul ikut mengawasi, supaya anak-anak yang sekolah di Sekolah Rakyat itu bisa kita bina dan bisa kita ubah karakternya (menjadi lebih baik),” ajak Agus Jabo.
Kemensos berharap kerja sama dengan Pemkab Sidrap dapat memperkuat pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mulai dari pendidikan anak hingga penyediaan rumah layak huni dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Komentar (0)