M. Fazlurrahman Dosen Fakultas Studi Islam dan Peradaban (FSIP) Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) mengingatkan, pemerintah perlu mengkaji ulang wacana pelibatan tenaga nonmuslim sebagai petugas pendukung penyelenggaraan ibadah haji, terutama terkait prioritas pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) Muslim di Indonesia.
“Persoalan yang lebih mendasar bukan semata-mata boleh atau tidaknya nonmuslim menjadi petugas pendukung haji, melainkan apakah umat Islam Indonesia kekurangan sumber daya manusia sehingga harus merekrut tenaga nonmuslim untuk pelayanan haji,” katanya, Selasa (3/11/2026).
Fazlur menjelaskan, Islam pada prinsipnya membolehkan kerja sama dengan nonmuslim dalam urusan sosial, profesional, dan kemanusiaan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menurutnya perlu mempertimbangkan pemberdayaan tenaga muslim yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
Pemerintah, kata dia, perlu menjelaskan kebutuhan tenaga pendukung haji secara terbuka. Termasuk, memastikan apakah kebutuhan di bidang administrasi, kesehatan, transportasi, logistik, hingga teknologi informasi masih bisa dipenuhi melalui SDM muslim yang tersedia.
Penjelasan tersebut menurutnya penting untuk menunjukkan apakah pelibatan tenaga nonmuslim didasarkan pada kebutuhan khusus, pertimbangan kompetensi, atau alasan lainnya. Selain itu, menurutnya data kebutuhan tenaga, kualifikasi, serta dasar perekrutan juga diperlukan agar kebijakan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Jika tenaga muslim yang kompeten tersedia dan memenuhi kebutuhan jumlah maupun kualitas, maka mendahulukan pemberdayaan mereka merupakan kebijakan yang patut dipertimbangkan. Namun, prioritas tersebut bukan berarti diskriminasi terhadap nonmuslim,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan perekrutan petugas pendukung haji harus tetap berlandaskan kompetensi, kebutuhan nyata, keadilan, dan peraturan yang berlaku.
“Persoalannya bukan menutup kesempatan nonmuslim, melainkan memastikan bahwa kesempatan dan potensi umat Islam sendiri tidak diabaikan. Toleransi Islam tidak berarti mengabaikan kepentingan umat sendiri. Sebaliknya, pemberdayaan umat Islam tidak boleh menjadi alasan untuk memperlakukan nonmuslim secara tidak adil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fazlur mengingatkan bahwa kebolehan suatu tindakan dalam perspektif fikih tidak serta-merta menjadikannya sebagai pilihan kebijakan yang paling prioritas. Tetapi, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan ketentuan syariat, kebutuhan penyelenggaraan, pemberdayaan masyarakat, hingga profesionalitas tenaga yang direkrut.
Menurutnya, pemerintah juga perlu membedakan antara ibadah haji sebagai ritual keagamaan dengan berbagai aktivitas teknis yang mendukung penyelenggaraannya.
“Haji merupakan ibadah khusus bagi umat Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 97,” ucapnya.
Meski demikian, tidak seluruh aktivitas dalam penyelenggaraan haji merupakan bagian dari ritual ibadah. Menurutnya, ada beberapa pekerjaan teknis yang dibutuhkan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan lancar.
Bidang administrasi, transportasi, logistik, teknologi informasi, hingga pelayanan kesehatan, menurutnya, dapat melibatkan tenaga profesional dari berbagai latar belakang agama selama memenuhi kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
Oleh marena itu, ia menilai pembahasan mengenai wacana petugas haji nonmuslim harus ditempatkan secara proporsional. Pemerintah tidak cukup hanya menjawab persoalan boleh atau tidaknya pelibatan tenaga nonmuslim, tetapi juga perlu membuka transparansi kebutuhan tenaga, prioritas pemberdayaan SDM, serta standar profesionalitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.(ris/ipg)
Komentar (0)