Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sekitar 37 persen puskesmas belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan prioritas secara lengkap.
Sementara itu, 41 persen rumah sakit umum daerah (RSUD) kabupaten/kota belum memenuhi kualifikasi tujuh dokter spesialis dasar.
Kondisi tersebut membuat pemerataan tenaga kesehatan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan, menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku termasuk daerah yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkes memanfaatkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan guna memetakan persebaran tenaga kesehatan sekaligus memproyeksikan kebutuhan di setiap wilayah.
Pemetaan ini diharapkan membantu pemerintah menentukan kebijakan penempatan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan daerah.
Persoalan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam Konferensi Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) ke-14 yang berlangsung di Bali pada 2–5 November 2026.
Konferensi yang diselenggarakan Kemenkes bersama AAAH itu melibatkan jaringan dari 22 negara anggota di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 200 peserta, mulai dari pembuat kebijakan, pendidik, profesional kesehatan hingga mitra pembangunan, mengikuti forum tersebut.
Benjamin Paulus Octavianus Wakil Menteri Kesehatan RI mengatakan, investasi pada sumber daya manusia kesehatan harus menjadi prioritas setiap negara.
Menurutnya, ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih, terampil, dan berdedikasi merupakan fondasi penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas.
“Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, pendidikan kesehatan yang lebih baik, dan transformasi digital. Kita juga harus memperkuat kerja sama regional, berbagi pengetahuan, dan saling belajar dari pengalaman satu sama lain,” ujar Wamenkes dalam keterangan yang diterima suarasurabaya.net, Selasa (3/11/2026).
Dia berharap konferensi tersebut menghasilkan rekomendasi praktis dan komitmen nyata untuk memperkuat pembangunan tenaga kesehatan.
Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara kawasan dalam menghadapi tantangan pemenuhan SDM kesehatan.
Anna Kurniati Ketua AAAH yang juga menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes mengatakan, tantangan pembangunan tenaga kesehatan semakin kompleks.
Selain ketimpangan distribusi, negara-negara juga menghadapi peningkatan populasi lanjut usia, tingginya beban penyakit tidak menular, munculnya penyakit infeksi baru, serta dampak perubahan iklim.
Secara global, kekurangan tenaga kesehatan diperkirakan mencapai sekitar 10 juta orang pada 2030. Kondisi tersebut terutama mengancam negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Anna menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil konferensi melalui langkah konkret, bukan sekadar pertukaran gagasan selama pertemuan berlangsung.
“Marilah kita manfaatkan empat hari ini sebaik-baiknya dan janganlah kita hanya saling terhubung di konferensi ini saja. Kita perlu menindaklanjuti diskusi dan rekomendasi dengan kerja nyata untuk membangun tenaga kesehatan masa depan yang kompeten, tangguh, adil, dan berkelanjutan,” kata Anna.
Konferensi AAAH ke-14 mengangkat tema “Membangun Tenaga Kesehatan Masa Depan: Menghubungkan Tata Kelola, Pendidikan, dan Transformasi Digital untuk Sistem Kesehatan yang Berkelanjutan”.
Terdapat tiga fokus utama yang dibahas dalam konferensi tersebut. Pertama, penguatan kepemimpinan dan tata kelola, termasuk perencanaan serta implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.
Kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, baik selama masa pendidikan maupun sepanjang perjalanan karier. Ketiga, pemanfaatan transformasi digital dalam pelayanan kesehatan, termasuk telemedicine dan rekam medis elektronik secara bertanggung jawab, inklusif, serta berkeadilan.
Saia Ma’u Piukala Direktur Regional WHO untuk Pasifik Barat turut mengingatkan pentingnya perlindungan dan dukungan terhadap tenaga kesehatan.
Menurutnya, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan profesional, tetapi juga kondisi kerja, kesempatan pengembangan karier, kepemimpinan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Ia menilai hubungan kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan sistem kesehatan.
“Saya dulu adalah seorang tenaga kesehatan, sebagai dokter bedah, dan saya paham betul apa artinya ketika seorang ibu membawa anaknya yang sakit kepada Anda dengan harapan sederhana bahwa Anda akan melakukan yang terbaik. Ia mempercayai Anda, dan kita tidak boleh merusak kepercayaan itu karena setiap pasien, setiap ibu, dan setiap anak berhak mendapatkan yang terbaik,” ungkap Saia. (saf/ipg)
Komentar (0)