Puan Maharani Ketua DPR RI menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
Lebih dari itu, demokrasi harus mampu memastikan kekuasaan negara memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Puan saat memberikan pidato kebangsaan dalam Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Forum yang diselenggarakan The Habibie Center tersebut mengangkat tema ‘Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia’ sekaligus memperingati 27 tahun berdirinya lembaga tersebut.
Dalam pidatonya, Puan menekankan bahwa kedaulatan rakyat merupakan fondasi utama dalam kehidupan demokrasi. Prinsip tersebut lahir melalui perjalanan panjang pemikiran dan perjuangan berbagai bangsa, mulai dari peradaban Yunani Kuno hingga terbentuknya negara-negara demokrasi modern.
“Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat,” ujar Puan.
Menurut Puan, pengakuan terhadap kedaulatan rakyat saja belum cukup untuk menjamin terciptanya demokrasi yang berkualitas. Sebab, masih terdapat persoalan ketimpangan ekonomi, sosial, dan informasi yang dapat menghambat masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya secara optimal.
Ia menilai, tantangan demokrasi saat ini bukan sekadar memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, melainkan juga menjamin masyarakat memiliki kendali dalam menentukan arah kehidupan serta mendapatkan manfaat dari pembangunan.
“Demokrasi bukan hanya memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi juga memastikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan untuk kehidupannya,” tegasnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang mampu membawa perubahan bagi bangsa.
Menurutnya, sejarah Indonesia telah mencatat sejumlah tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam menentukan arah perjalanan negara.
Puan mencontohkan Presiden pertama RI Soekarno yang berhasil mempersatukan bangsa dan mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan melalui pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, Puan turut mengapresiasi peran Bacharuddin Jusuf Habibie Presiden ke-3 RI dalam membuka jalan bagi keberlanjutan demokratisasi dan reformasi politik di Indonesia.
Ia berpandangan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak semata-mata diukur dari seberapa lama seseorang menduduki jabatan kekuasaan.
Namun, yang lebih penting adalah dampak perubahan yang dihasilkan serta warisan positif yang dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya.
“Kepemimpinan yang bernilai tidak ditentukan oleh lamanya kekuasaan yang dimiliki seseorang, melainkan oleh besarnya perubahan yang dihasilkan, serta pengaruh yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya,” ungkap Puan.
Lebih lanjut, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali memperkuat cita-cita demokrasi Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.
Ia menegaskan bahwa demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi agar keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” katanya.
“Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat,” lanjut Puan.
Dalam kesempatan tersebut, Ilham Akbar Habibie Ketua Dewan Pembina The Habibie Center turut menyampaikan pandangannya mengenai peran Puan dan keluarga Soekarno dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
“Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya,” kata Ilham.
Melalui forum tersebut, Puan berharap penguatan demokrasi Indonesia tidak berhenti pada aspek kelembagaan dan prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial, pemerataan kesempatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.(faz/iss)
Komentar (0)