KKP Akan Buka 116 Formasi CPNS Jabatan Syahbandar, Ini Kualifikasinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membutuhkan tambahan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, terutama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan modernisasi kapal perikanan. Salah satunya melalui pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan usulan 116 formasi khusus jabatan Syahbandar.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Taufiq Budiman Atmamihardja mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah jabatan yang dapat diisi oleh lulusan pendidikan vokasi di lingkungan KKP untuk mendukung program tersebut.

"Jadi di tahun ini, kami meminta sekitar 116 formasi khusus untuk Syahbandar. Jadi di tahun ini kiranya jika ada lulusan-lulusan Teknologi Penangkapan, Teknologi Perikanan, dan jabatan-jabatan lain, bersiaplah untuk mengikuti proses seleksi CPNS. Jabatannya ini CPNS, bukan PPPK, akan jadi PNS," ujar Taufiq dalam acara Vocational Goes to Actors (VOGA) di Auditorium KKP, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dia menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja tersebut berkaitan dengan dua program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan modernisasi kapal perikanan.

KKP menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029. Selain itu, pemerintah juga menargetkan distribusi bantuan sebanyak 4.582 kapal perikanan.

Untuk jabatan Syahbandar di pelabuhan perikanan, KKP membutuhkan lulusan D4 Teknologi Penangkapan Ikan dan D4 Permesinan Perikanan. Namun, terdapat persyaratan khusus berupa kepemilikan sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN).

"Untuk kesyahbandaran ini kualifikasi yang dibutuhkan yaitu D4 Teknologi Penangkapan Ikan dan D4 Permesinan Perikanan. Ada syarat khusus untuk menjadi Syahbandar ini, yaitu memiliki sertifikat ANKAPIN. Sehingga kami hanya membuka lowongan khusus untuk jabatan Syahbandar ini bagi lulusan dari Teknologi Penangkapan Ikan dan Permesinan Perikanan," jelasnya.

Taufiq mengungkapkan, pada tahun sebelumnya KKP telah memperoleh hampir 200 formasi untuk jabatan tersebut. Namun, dari jumlah itu, hanya 79 orang yang berhasil diterima melalui proses seleksi.

"Tahun lalu kami sudah melaksanakan seleksi ini, dan sudah mendapatkan sekitar 79 orang. Sebetulnya formasi yang kami dapatkan itu hampir 200-an, namun yang berhasil kami terima hanya 79," ungkap dia.

Selain Syahbandar, KKP juga mengidentifikasi sejumlah kebutuhan jabatan lain untuk mendukung program prioritas tersebut. Di antaranya Pengelola Keuangan, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, serta Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama.

Jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, misalnya, dibutuhkan untuk mendukung modernisasi kapal, termasuk pengelolaan teknis kapal, mesin, hingga alat tangkap. Sementara itu, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama akan mendukung proses pengelolaan kegiatan perikanan tangkap.

Taufiq menegaskan, pembangunan infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih tidak cukup hanya berhenti pada pembangunan fisik. Ketersediaan SDM yang kompeten juga diperlukan agar fasilitas yang dibangun dapat beroperasi dan menghasilkan produktivitas ekonomi bagi masyarakat.

"Namun, menurut hemat kami tidak cukup sampai dengan pembangunan saja. Tapi juga bagaimana setelah pembangunan ini pelaksanaan atau produktivitas dari hasil pembangunan-pembangunan tadi bisa berjalan," ujar Taufiq.

Adapun untuk periode 2025-2026, KKP merencanakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 1.369 lokasi. Program tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 563.600 nelayan. Jika dihitung bersama keluarga nelayan, penerima manfaatnya diperkirakan mencapai sekitar 2,2 juta keluarga.

Di sisi lain, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menekankan pentingnya penyiapan SDM yang mampu mengikuti perubahan industri kelautan dan perikanan. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut akan terus berkembang seiring penggunaan teknologi dan pergeseran model usaha perikanan.

Irwan mencontohkan, sejumlah profesi baru mulai dibutuhkan di sektor kelautan dan perikanan, seperti operator pakan otomatis, teknisi sistem budidaya, analis data satelit untuk pemantauan ikan, pilot drone untuk survei pesisir, hingga ahli karbon biru dan mangrove.

"Jadi kalau kami di dalam bidang pendidikan, paling tidak sampai sebulan yang lalu saya bekerja dalam bidang pendidikan, biasanya pesannya adalah kita sedang mendidik anak-anak untuk pekerjaan yang bahkan belum ada sekarang," kata Irwan dalam kesempatan yang sama.

Karena itu, KKP juga tengah mentransformasi 11 akademi dan politeknik di bawah kementerian menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII). Transformasi ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Irwan mengatakan, keterlibatan dunia usaha dan industri diperlukan dalam penyusunan kurikulum, sehingga kompetensi lulusan dapat mengikuti perkembangan kebutuhan lapangan kerja.

"Kami sangat ingin melihat bahwa kurikulum yang dibangun di setiap kampus itu co-design, didesain bersama dengan Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu akan menjadi komponen penting dalam membangun kurikulum tersebut," ujarnya.

Dengan demikian, pendidikan vokasi KKP diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, tetapi juga tenaga kerja yang siap mendukung pengembangan industri kelautan dan perikanan nasional.