Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyediaan 40.000 unit rumah susun (rusun) subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian terjangkau di kawasan perkotaan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan bahwa target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan jumlah hunian vertikal bersubsidi yang sebelumnya masih sangat terbatas.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Sri menjelaskan bahwa jumlah unit rusun dalam program tersebut selama lima tahun sebelumnya bahkan tidak mencapai 200 unit.
Pemerintah kini berupaya meningkatkan penyediaan rusun subsidi secara signifikan melalui sejumlah proyek yang direncanakan di Meikarta, Manggarai, Kemayoran, Tangerang, dan kawasan lainnya.
Sri mengungkapkan bahwa dirinya mendapat tanggung jawab langsung dari Menteri PKP Maruarar Sirait untuk mendorong pencapaian target 40.000 unit rusun subsidi pada tahun ini.
"Saat awal kita tentu punya target bagaimana yang rusun ketika sebelumnya 5 tahun itu tidak sampai 200 unit, kita mau dorong supaya ke depan itu akan meningkat. Saya diberikan tanggung jawab oleh Bapak Menteri PKP dan ini menjadi target saya untuk bisa ada 40.000 unit," ujar Sri.
Pemerintah Siapkan Proyek Rusun Subsidi di Meikarta dan ManggaraiSalah satu proyek yang masuk dalam rencana pengembangan hunian vertikal bersubsidi adalah pembangunan rusun di kawasan Meikarta.
Sri menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi di Meikarta masih dalam proses dan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Salah satu langkah yang dipersiapkan adalah penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai percepatan program perumahan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara menyeluruh dan aman.
"Terkait Meikarta kita terus berproses. Kita juga sedang siapkan instruksi presiden (Inpres) untuk percepatan sedang dilaksanakan agar program ini bisa dijalankan secara lengkap, secara aman," kata Sri.
Selain Meikarta, pemerintah memasukkan pengembangan hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) di kawasan Manggarai, Jakarta, sebagai bagian dari rencana penyediaan rusun perkotaan.
Konsep TOD merupakan pengembangan kawasan hunian yang terintegrasi dengan jaringan transportasi umum untuk mempermudah mobilitas penghuni menuju pusat kegiatan.
Melalui konsep tersebut, pemerintah berupaya menyediakan tempat tinggal yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki akses lebih mudah terhadap layanan transportasi publik.
Rusun Alonia Kemayoran Ditargetkan Mulai Dibangun Januari 2027Kementerian PKP juga merencanakan pembangunan rumah susun Alonia di kawasan Kemayoran, Jakarta, dengan target sebanyak 609 unit hunian.
Sri menyampaikan bahwa pembangunan fisik rusun Alonia dijadwalkan mulai dilaksanakan pada awal Januari 2027.
Proyek tersebut direncanakan menggunakan skema turnkey project, yakni mekanisme pembangunan dengan penyerahan hasil pekerjaan setelah proyek diselesaikan sesuai ketentuan kerja sama.
Dalam pelaksanaannya, Perum Perumnas akan bekerja sama dengan kontraktor untuk membangun rumah susun sesuai konsep yang telah ditetapkan.
"Jadi memang konsepnya di sini menggunakan turnkey project gitu dari Perumnas kemudian akan membangun bersama kontraktor yang kemudian dikerjasamakan," jelas Sri.
Skema tersebut menjadi bagian dari rencana pelaksanaan pembangunan rusun Alonia yang ditargetkan menyediakan ratusan unit hunian di kawasan Kemayoran.
Selain proyek di Kemayoran, Kementerian PKP juga menyiapkan pengembangan lebih dari 1.200 unit rumah susun di Tangerang.
Rusun di Tangerang direncanakan menggunakan skema hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperluas akses kepemilikan tempat tinggal bagi kelompok masyarakat sasaran.
Maruarar Sirait Dorong Pembangunan Hunian Vertikal di PerkotaanMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa arah kebijakan penyediaan perumahan di kawasan perkotaan akan semakin difokuskan pada pengembangan hunian vertikal.
Menurut Maruarar, keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan perumahan di wilayah perkotaan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mengembangkan model hunian yang mampu menampung lebih banyak unit rumah tanpa membutuhkan lahan seluas pembangunan rumah tapak.
Maruarar menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan rumah susun sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya efisiensi penggunaan lahan untuk sektor perumahan.
Melalui pembangunan hunian vertikal, pemerintah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus meningkatkan jumlah unit tempat tinggal yang dapat disediakan bagi masyarakat.
Selain pembangunan rusun subsidi, Maruarar berharap konsep hunian TOD seperti yang direncanakan di Manggarai dapat diterapkan di berbagai kawasan lainnya.
Pengembangan hunian yang terintegrasi dengan transportasi umum diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan tempat tinggal bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari di wilayah perkotaan.
KPR FLPP Didorong untuk Perluas Akses Hunian Masyarakat Berpenghasilan RendahTarget penyediaan 40.000 unit rusun subsidi melalui skema FLPP menjadi salah satu sasaran utama Kementerian PKP dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian vertikal.
Melalui skema KPR FLPP, pemerintah berupaya meningkatkan kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh tempat tinggal dengan dukungan pembiayaan perumahan bersubsidi.
Rencana tersebut mencakup sejumlah proyek yang saat ini berada dalam tahapan pelaksanaan berbeda, mulai dari persiapan, proses percepatan, hingga proyek yang telah memiliki target jumlah unit dan jadwal pembangunan fisik.
Pengembangan rusun subsidi di Meikarta, Manggarai, Kemayoran, Tangerang, serta kawasan lainnya diharapkan dapat mendukung peningkatan ketersediaan perumahan bagi masyarakat.
Pemerintah juga berupaya menggabungkan kebijakan pembiayaan perumahan melalui FLPP dengan pembangunan hunian vertikal yang lebih efisien dalam penggunaan lahan.
Selain memperluas akses kepemilikan rumah, pengembangan hunian berkonsep TOD diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat melalui keterhubungan antara kawasan tempat tinggal dan jaringan transportasi publik.
Dengan target 40.000 unit tersebut, Kementerian PKP berupaya mempercepat penyediaan rusun subsidi sekaligus menjawab tantangan keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian terjangkau di kawasan perkotaan.
Komentar (0)