Geopix Temukan 23 Ribu Titik Panas di Habitat Orangutan di Konsesi Anggota RSPO

Organisasi pengkampanye lingkungan dan konservasi satwa Geopix menemukan titik panas kepercayaan rendah hingga tinggi di area konsesi perusahaan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), organisasi sertifikasi sawit berkelanjutan. Bahkan, titik panas ditemukan pada area yang tumpang tindih dengan habitat satwa liar ikonik seperti orangutan kalimantan, gajah sumatra, dan harimau sumatra. 

Berdasarkan hasil studi Geopix dalam rentang 1 Juni hingga 28 Oktober 2026, terdapat 23.376 titik panas di konsesi perusahaan anggota RSPO yang tumpang tindih dengan wilayah jelajah orangutan di Kalimantan. Kemudian, 100 titik panas di konsesi yang tumpang tindih dengan habitat harimau sumatra. Dan, 11 titik panas di konsesi yang tumpang tindih dengan habitat gajah sumatra. 

Senior Wildlife Campaigner Geopix Annisa Rahmawati menyebut, komitmen keberlanjutan RSPO ‘sedang terbakar’ ketika para anggotanya gagal mencegah kebakaran hutan dan lahan yang mematikan.

“Geopix mendesak RSPO untuk membuka daftar anggota yang terhubung dengan kebakaran hutan dan lahan, termasuk para pemasok serta pemasok pihak ketiga mereka,” kata Annisa, dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (2/11). 

Berdasarkan studi Geopix, titik panas di habitat orangutan kalimantan terdeteksi di konsesi milik grup-grup besar, yang petingginya telah dipanggil otoritas Singapura, seperti First Resources Ltd (3.763 titik panas), Bumitama Agri Ltd (3.439 titik panas), Golden Agri Resources Ltd (2.668 titik panas), serta Wilmar International Ltd (1.679). 

Studi titik panas ini didukung laporan dari lapangan. Pada Oktober lalu, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) mengevakuasi 53 orangutan korban kebakaran hutan di Kalimantan Barat, yang sebagian besar dievakuasi dari area perkebunan kelapa sawit PT KALE dan sekitarnya, perusahaan terafiliasi First Resources. Sejumlah orangutan bahkan dievakuasi dari area bernilai konservasi tinggi yang mestinya jadi ruang aman satwa. 

Geopix mendesak RSPO untuk membuka rantai pasok perusahaan terlibat kebakaran hutan dan lahan, menginvestigasi bukti kebakaran di habitat satwa, mencabut sertifikasi RSPO dan mengenakan sanksi hukum, melakukan pemulihan ekosistem gambut dan hutan, serta penguatan kolaborasi lintas negara dalam merespons temuan ribuan titik panas tersebut.

Selain itu, Geopix menyoroti laman pemantauan titik panas milik RSPO. Pasalnya, di area konsesi PT GAP – anggota RSPO yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kementerian Kehutanan dalam kasus kebakaran hutan – tidak ada titik panas yang terdeteksi di laman pemantauan tersebut.

Menurut Geopix, bila perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka, mestinya ada titik panas atau bahkan area terbakar di area konsesi yang tergambar dalam sistem tersebut. 

Berbasis temuan ini, Geopix mencurigai keseriusan RSPO dalam mencapai komitmen keberlanjutannya. “RSPO menggunakan sertifikasi untuk penjualan lebih mahal, bukan untuk sustainability-nya,” ujar Annisa. Dia berharap masalah ini bisa dibahas serius dalam pertemuan tahunan Roundtable Conference RSPO tahun ini. 

Dalam kesempatan berbeda, Director of Assurance RSPO Aryo Gustomo menjelaskan, sejak 2018 RSPO telah melarang anggotanya menggunakan api untuk membuka lahan, penanaman kembali atau replanting, maupun dalam pengelolaan limbahnya. Di tahun itu pula, pembaruan standar menegaskan larangan pembakaran lahan gambut – sebelumnya masih dibolehkan dengan syarat.

“Kami sebagai organisasi tidak bisa memastikan tidak ada api di lapangan. Tapi, kalau pun ada api, perusahaan diminta untuk membuat langkah-langkah, prosedur, SOP, penjagaan, dan lain-lain yang melibatkan stakeholders,” ujar Aryo. Menurut dia, anggota RSPO juga sudah dilarang melakuan deforestasi atau pembukaan hutan sejak 20 tahun lalu. 

Untuk memantau keberadaan api dalam konsesi anggota-anggotanya, RSPO memiliki sistem pemantauan titik panas ‘FireWatch System’ yang akan memberi peringatan bagi anggota yang areanya terindikasi kebakaran. “Anggota diminta untuk merespons, ini sistem yang kami godok dan ini sudah lama ya,” ujarnya.

Melalui sistem dan mekanisme tersebut, kata Aryo, RSPO ingin mengetahui apakah kebakaran benar-benar terjadi di lapangan dan langkah apa yang akan anggota lakukan. Anggota RSPO tersebut wajib memberi laporan kepada organisasi beserta bukti dokumentasinya.

Dari sistem tersebut, RSPO mendapati bahwa per 27 Oktober 2026, ada sebanyak 1.245 titik panas terkonfirmasi di dalam maupun di luar konsesi anggota.

Rinciannya, 520 titik panas terkonfirmasi di luar area konsesi, dengan luasan terdampak 6.422 hektare. Kemudian, sebanyak 382 titik api terkonfirmasi di  dalam konsesi dengan total luas 2.090 hektare. Lalu, 100 titik api terkonfirmasi dengan luasan lahan terdampak 687 hektare yang berawal dari luar dan masuk ke area konsesi.

Dari total titik api terkonfirmasi, 587 titik di antaranya berada di konsesi anggota RSPO tersertifikasi, sedangkan 658 titik lainnya berada di konsesi anggota RSPO yang belum tersertifikasi.

“Berdasarkan hasil monitoring kami, sebagian besar api terkonfirmasi itu karena ada aktivitas oleh community, entah itu pembakaran, shifting cultivation (perladangan berpindah) misalnya, atau dia menyebar dari tetangga sebelah entah itu sawit atau bukan,” kata Aryo.

“Menariknya, sebagian kecilnya, ini diduga ada sabotase. Jadi individu yang tidak diketahui sengaja membakar, bahkan ada yang melaporkan gara-gara sepuntung rokok,” ucap dia melanjutkan. 

Namun, Aryo enggan membeberkan identitas anggotanya yang konsesinya terbakar. “Kalau kami melakukan langkah-langkah di luar key document, nanti anggota akan kecewa. Maka kami sangat berhati-hati ketika ingin mengomunikasikan,” ucapnya.